Manufaktur dan Pertanian jadi Andalan Ekonomi di Tengah Pandemi Virus Corona

Merdeka.com - Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan di bidang ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, pemerintah disarankan melakukan prioritisasi sektor ekonomi. Artinya pemerintah harus menentukan sektor ekonomi apa yang menjadi prioritas di tengah pandemi ini.

Ketua Policy Center Iluni UI Jibriel Avessina menyarankan, pemerintah untuk memprioritaskan sektor manufaktur dan pertanian. Salah satu alasannya karena dua sektor tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja.

"Dari pertanian dan manufaktur karena di situ menyerap pekerjaan yang banyak yang banyak orang bergantung pada sektor-sektor tersebut. Jadi itu yang menjadi prioritas kita untuk ke depan," kata dia, dalam diskusi virtual, Sabtu (9/5).

Rekomendasi tersebut, lanjut dia, dapat dilihat dalam 'Kertas Kerja Policy Center ILUNI UI: Rekomendasi Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia’, publikasi Policy Center yang terkait penilaian terhadap penanganan dan rekomendasi penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pijakan utama dari penentuan prioritisasi sektor dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni dari sisi pertumbuhan sektoral, kemudian dari sisi potensi pertumbuhan sektoral di masa depan, dan dari sisi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Jika kita melihat pada aspek pertumbuhannya, maka tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama periode 2014 hingga 2019 adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata sebesar 2,2 persen, kemudian jasa pendidikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,1 persen, dan yang ketiga adalah sekto jasa perusahaan dengan rata-rata sebesar 2,1 persen," jelasnya.

Jika ditinjau dari sisi kontribusinya, maka tiga sektor ekonomi yang paling dominan, yakni industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 22 persen pada rentang periode 2014 hingga 2018, kemudian diikuti oleh sektor jasa perdagangan besar dan eceran dengan rerata kontribusi sebesar 13,8 persen, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rerata kontribusi sebesar 13,2 persen.

Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa potensi ekonomi di masa mendatang akan ‘dipimpin’ oleh sektor jasa. Namun demikian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sektor ini akan sangat rentan jika tidak di-backup oleh produktivitas sektor riil (barang).

"Kita sudah melihat bagaimana COVID-19 ‘menghantam’ sektor jasa khususnya jasa perdagangan (termasuk ritel), pariwisata, dan akomodasi perhotelan serta restoran, termasuk sub-sektor yang masuk dalam kategori MICE (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions)," jelasnya.

Yang kedua jika ditinjau dari sisi kontribusinya, maka sektor yang layak menjadi prioritas adalah sektor manufaktur (karena basisnya adalah produk riil yang memiliki nilai tambah yang tinggi) dan pertanian.

Walaupun kontribusi sektor perdagangan adalah yang tertinggi kedua, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tingginya kerentanan sektor ini terhadap pelbagai krisis, termasuk yang sedang terjadi saat Covid-19 ini.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar secara bersamaan juga merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar pula. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, sektor pertanian paling tinggi menyerap tenaga kerja yakni mencapai 27,3 persen, kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 18,8 persen, dan yang ketiga adalah sektor manufaktur sebesar 14,96 persen.

Rekomendasi berikut terkait anggaran penanganan Covid-19. Yang kini mencapai Rp563,3 triliun. Anggaran tersebut tentunya harus dioptimalkan. Setidaknya pengelolaan anggaran tersebut harus sepenuhnya berorientasi pada hasil yakni keberhasilan penanganan Covid-19. Tentu dengan tetap memperhatikan pentingnya aspek efisiensi.

Kebijakan Harus Dipertegas

Iluni UI juga menyarankan agar setiap detail kebijakan pemerintah harus dipertegas oleh presiden. Khususnya berkenaan dengan kapan setiap kebijakan tersebut efektif berjalan dan mekanisme pengaduan jika kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengantisipasi praktik yang tidak sesuai kebijakan.

Salah satu contohnya untuk mengantisipasi potensi bank atau leasing yang tidak mengikuti instruksi dari pemerintah perihal keringanan tagihan bank atau leasing bagi pekerja informal, UMKM, ojek online, dan supir taksi. Contoh yang kedua adalah insentif KUR misalnya, harus lebih berorientasi proaktif dari pemerintah pada aspek penyaluran insentif.

Guna menunjang prioritas sektor sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko dampak Covid-19, pemerintah juga dinilai perlu melakukan relokasi anggaran belanja di luar daripada alokasi Rp 405,1 triliun yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi Covid-19. Beberapa di antara sumber realokasi anggaran, yakni anggaran proyek infrastruktur, pemindahan ibu kota, dan kartu pra-kerja.

Rekomendasi yang terakhir berkenaan dengan menjaga produktivitas UMKM. Ada dua alasan penting kenapa produktivitas UMKM harus dijaga. Pertama, karena kontribusinya yang dominan terhadap perekonomian Indonesia mencapai 61 persen pada periode 2019 yang lalu. Kedua, UMKM merupakan sektor yang paling terdampak oleh Covid-19 ini.

“UMKM ini adalah tiang menyelamatkan kita untuk hidup pada masa krisis tahun 1998. Di tahun ini dia agak menghadapi problem yang kompleks,” jelas dia.

Covid-19 telah memberikan dampak terhadap penurunan produktivitas UMKM akibat terganggunya jaringan distribusi dan menurunnya permintaan pada kategori produk-produk tertentu. Selain itu, kebijakan physical distancing juga memperkecil ruang gerak pelaku UMKM untuk melakukan aktivitas produksi mereka.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan stimulus berupa bantuan-bantuan melalui LPDB, PNM, ULaMM, UMi, Mekaar, BAV, hingga Pegadaian.

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa akan dilakukan relaksasi kredit bagi UMKM, khususnya bagi mereka yang benar-benar terdampak COVID-19. Namun demikian, fasilitas ini hanya memberikan relaksasi saja dan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, di mana masih banyak pelaku UMKM yang tetap ditagih, baik oleh bank maupun penyedia pinjaman nonbank.