Merdeka.com - Di akhir masa jabatan kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kritikan keras kembali datang. Kali ini berasal dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Kabinet Persatuan Nasional, Sarwono Kusumaatmadja.

Dia menyebut mayoritas menteri-menteri yang membantu presiden tidak bekerja dengan baik. Dia mengkritik, menteri bekerja layaknya Even Organizer, dan tidak ada hasil nyata.

"Dewan kelautan lebih kelakuannya even organizer. Di pemerintahan banyak lembaga kelakuannya seperti EO. Harus ditongkrongi presiden kalau Indonesia ingin jadi negara maritim yang disegani," tegas Sarwono dalam diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/9).

Sarwono menantang presiden terpilih Joko Widodo untuk turun tangan langsung mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Seperti yang digembar-gemborkan Jokowi. Sarwono meminta agar kebijakan tidak diurus sepenuhnya oleh kementerian. Dia khawatir, dengan cara kerja kementerian saat ini, target menjadikan Indonesia poros maritim dunia tidak akan terwujud.

"Banyak PR yang dibenahi karena resistensi sangat besar dan dibutuhkan kepedulian presiden langsung dalam irisan kemaritiman, kepulauan dan kelautan," katanya.

Sarwono mencontohkan kasus blok Ambalat sebagai bukti lemahnya kinerja kementerian dan penyelesaian persoalan langsung oleh presiden.

"Kasus blok Ambalat, negara tetangga pengen tahu kita meleng atau tidak. Kebetulan di sana ada migas juga. Ambalat itu sangat potensial masuk teritorial ZEE. Akhirnya presiden mengambil Keputusan waktu itu membawa kapal angkatan laut," ucap Sarwono.