Mantan Mendag Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi Pasca Virus Corona

Senin, 18 Mei 2020 12:03 Reporter : Siti Nur Azzura
Mantan Mendag Beri Catatan Soal Pemulihan Ekonomi Pasca Virus Corona Gita Wirjawan. ©2019 Creativepreneur Event Creator

Merdeka.com - Mantan Menteri Perdagangan Periode 2011-2014, Gita Wirjawan mengeluarkan tulisan yang berjudul Kebutuhan dan Kecepatan Pemulihan Ekonomi Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam tulisan ini, dia menyoroti berbagai berbagai masalah di Indonesia akibat virus corona, beserta rencana pemulihan yang sudah dirancang oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah disetujui menjadi undang-undang, untuk menopang upaya di luar batas wajar untuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh Covid-19. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2020 yang menguraikan tahapan awal untuk memberikan bantuan jaring pengaman sosial, kesehatan, pengusaha UMKM, dan dunia usaha lainnya.

Menurutnya, prinsip pemulihan ekonomi yang tertuang dalam perppu dan peraturan pemerintah tersebut telah memuat unsur keadilan sosial, kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, dukungan untuk pelaku usaha, dan pencegahan moral hazard. Pemerintah, dalam proses pemulihan ekonomi nasional, juga bisa melakukan investasi, penjaminan, dan penempatan dana di sistem perbankan.

"Ini merupakan gagasan yang luar biasa untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional. Namun, tetap ada beberapa isu yang perlu dipertimbangkan," kata Gita dalam tulisannya dikutip Merdeka.com, Senin (18/5).

Pertama, penekanan terhadap penempatan dana (dibanding penjaminan) di sistem perbankan lewat bank perantara mencerminkan asumsi bahwa permasalahan hanya semata dalam bentuk krisis likuiditas di perbankan. Yang perlu dipertimbangkan justru krisis kredit terkait para debitur yang sudah kesulitan karena tidak bisa beraktivitas dikarenakan kebijakan PSBB.

"Oleh karena itu, jumlah penjaminan dari pemerintah akan jauh lebih besar untuk kepentingan restrukturisasi sebagian besar dari pinjaman para debitur di perbankan nasional," imbuhnya.

Kedua, mengingat adanya keterbatasan ruang fiskal dan moneter untuk membuahkan bantuan dengan kecepatan yang tinggi dan jumlah yang besar, sangat diperlukan kesediaan dana atau likuiditas baru untuk penanganan kesiapan sarana kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan daya beli (demand side), dan pemulihan sisi produksi (supply side).

Ketiga, mengingat situasi Covid-19 yang sudah menghambat seluruh sisi perekonomian, sangat diperlukan keterbukaan oleh pihak pemerintah untuk dilakukannya pendanaan dengan biaya yang lebih rendah daripada sebelumnya agar pemulihan ekonomi nasional secara terpadu juga akan turut dirasakan oleh sektor riil. Risiko beranjaknya kepincangan menuju kelumpuhan di sektor riil cukup nyata dan pola penanganannya dapat memengaruhi corak pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dalam waktu 6 bulan ke depan, likuiditas yang dibutuhkan untuk kepentingan jaring pengaman dan pemulihan daya beli terkait para pengusaha dan tenaga kerja UMKM bisa mencapai Rp1.000 triliun. Di periode sama, kebutuhan dana ataupun jaminan untuk kepentingan dilakukannya restrukturisasi terhadap 40–45 persen dari seluruh pinjaman debitur di perbankan bisa mencapai Rp2.400–3.000 triliun.

"Dengan dihindarinya kelumpuhan permanen di sisi pasok atau produksi, perekonomian Indonesia berpeluang untuk lebih bisa bersaing di masa depan, khususnya dalam konteks upaya negara-negara maju untuk melakukan desentralisasi rantai pasok (supply chain) yang selama ini masih terkonsentrasi di titik-titik tertentu," jelasnya.

Baca Selanjutnya: Indonesia berpeluang untuk menjadi basis...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini