Mantan Gubernur BI sebut kenaikan BI Rate mubazir
Merdeka.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyayangkan sikap bank sentral saat ini yang menaikkan Suku Bunga Acuan (BI Rate) 175 basis poin. Kebijakan itu lebih banyak mubazirnya lantaran mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan malah memukul industri yang seharusnya bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.
Pria yang kini menjabat Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini menilai, pengambil kebijakan di Bank Indonesia (BI), seharusnya tak perlu kaget dengan adanya defisit transaksi berjalan yang memuncak pada Juli tahun lalu. Momentum itu disebut-sebut jadi pemicu bank sentral mengerek BI Rate hingga ke level 7,5 persen.
Padahal, persoalan itu bisa terbaca jauh-jauh hari. Darmin menilai, baik otoritas moneter maupun pemerintah sempat meremehkan potensi defisit transaksi berjalan.
"Ekonomi Orde Baru selama 30 tahun penyakitnya transaksi berjalannya defisit. Itu sama terus kok. Sebenarnya persoalan ini 3-4 tahun lalu kita tahu, tapi ya sepertinya kejepit dulu baru sadar, itu yang terjadi," ujarnya selepas menghadiri seminar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).
Buat Darmin, pemerintah dan BI saat ini terlalu mengkhawatirkan defisit transaksi berjalan. Menurutnya, suku bunga tak perlu dikerek terlalu tinggi, seandainya akar masalah defisit cepat diatasi.
Dari pembacaan Darmin, masalah utama defisit Indonesia jadi berbahaya, karena negara ini mengimpor minyak habis-habisan hanya untuk produk bersubsidi.
"Bagi saya, defisit transaksi itu bukan sesuatu yang harus dipaksa cepat turun, sepanjang kualitasnya naik. Bagaimana kualitas baik, ya dia defisit bukan karena subsidi, bukan karena BBM. Tapi karena impor bahan baku dan barang modal," kata Darmin.
Kini, dengan suku bunga terlanjur tinggi, solusinya pemerintah harus serius mengatasi persoalan menekan volume subsidi BBM. Jika hal itu dilakukan, maka prasyarat supaya BI Rate bisa turun secara bertahap terpenuhi.
"Itu yang harus dicari, harus ada upaya lebih serius dan bekerja keras untuk menggunakan bahan bakar alternatif," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaGubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gubernur BI Beberkan Penyebab Menguatnya Nilai Tukar Dolar AS, Buat Rupiah Tak Berdaya
Hal itu tercermin pada yield US Treasury yang meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang dan inflasi yang masih di atas prakiraan pasar.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaKabar Baik, Tak Ada Kenaikan Harga Pertamax dan BBM Non Subsidi Bulan Ini
Pertamina mempertimbangkan evaluasi harga serta kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnya