Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa akan memimpin Rapat Dewan Pengarah Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI). Rapat tersebut membahas implementasi SDI sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Beberapa agenda penting pertemuan itu antara lain, tata kelola big data terpadu dalam rangka integrasi dana bantuan sosial, percepatan penyelenggaraan infrastruktur Pusat Data Nasional, harmonisasi kode referensi melalui penetapan Kode Wilayah dan NIK sebagai kode referensi, hingga pemberdayaan statistik sektoral dan geospasial melalui pemanfaatan portal Ina-Geoportal.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas, Oktorialdi mengatakan, SDI merupakan salah satu upaya menyalurkan bantuan ke masyarakat agar tepat sasaran.

Melalui SDI nantinya, akan langsung didapatkan data dan informasi yang cukup terkait calon penerima bantuan. "Setiap kementerian banyak bantuan yang nanti langsung ke masyarakat," ujar Oktorialdi dalam diskusi singkat, Jakarta, Selasa (6/7).

Oktorialdi mengatakan, data lengkap akan diperoleh dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Termasuk mengenai layak tidaknya seseorang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Dengan adanya sistem ini setiap bantuan ini misalnya PKH, tercatat siapa saja. Apakah ini cocok atau tidak. Bantuan kemenkeu, kemenkes atau kemensos atau kementerian lain akan tercatat berdasarkan NIK dia," jelasnya.