Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Keputusan Jokowi menimbulkan polemik karena sebelumnya telah melahirkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang juga menimbulkan kontroversi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy menyebut, sebenarnya visi dari Undang-Undang Cipta Kerja yakni untuk mendorong lebih banyak investasi yang terjadi di dalam negeri.

Dengan harapan lebih banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja dan terserapnya angkatan kerja yang ada saat ini.

Namun kenyataannya, masyarakat melihat adanya kebuntuan antara para pekerja dan pelaku usaha mengenai poin-poin yang ditulis dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai adanya hal yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang Cipta kerja.

"Belum selesai pemerintah melakukan perbaikan dari UU Cipta Kerja kemudian pemerintah muncul dengan Perppu yang dikeluarkan dalam periode yang singkat tanpa adanya diskusi publik mengenai isi yang berada dalam Perppu tersebut," ujar Yusuf kepada Merdeka.com.

Sambungnya, inilah yang kemudian menyebabkan banyak penolakan dan ketidaksetujuan dari munculnya Perppu ini, terlepas dari isi substansinya masih bisa didiskusikan lebih lanjut.

"Kalau berbicara kesejahteraan pekerja dan buruh saya pikir golnya sederhana artinya buruh merasa tercukupi untuk kebutuhan bahan-bahan dasar dan kesejahteraannya mengalami peningkatan secara bertahap. Namun demikian untuk mencapai kesana perlu ada titik temu antara teman-teman buruh, pelaku usaha, dan pihak regulator dalam hal ini pemerintah dalam mendesain kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja dalam jangka waktu yang panjang," terang dia.

Selama ini, tidak semua pekerja menikmati kesejahteraan yang meningkat, sehingga ini kemudian menjadi dasar adanya tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan melalui perubahan regulasi.

"Bagaimana Perppu ini bisa berpengaruh terhadap keputusan investor, memang kalau berkaca dari UU Cipta kerjanya sendiri dinilai bisa memberikan stimulan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia karena UU Cipta kerja merupakan bagian dari proses reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun dengan munculnya Perppu ini menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari pemerintah terkait penerbitan regulasi karena sebelumnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta kerja," kata dia.