Mahkamah Konstitusi tolak legalkan ojek online, begini respons Menhub Budi
Merdeka.com - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak melegalkan ojek online jadi transportasi umum. Menurut Menhub, ojek online bisa tetap berjalan tanpa harus dimasukkan dalam Undang-Undang.
Kehadiran ojek online menjadi keniscayaan sebagai dampak berkembangnya teknologi. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang praktis menjadi satu hal yang sudah terjadi.
"Segala hal memang memungkinkan bisa diatur dalam Undang-Undang, tapi apa ojek online ini perlu. Saya tidak merasa ada urgency untuk itu," kata Menhub di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (29/6).
Menurut Menhub, ojek online ini bisa diatur dengan sistem kearifan lokal. Dengan begitu, Pemerintah Daerah-lah yang seharusnya mengatur mengenai ojek online tersebut.
Instruksi mengenai pengaturan ojek onlinen oleh pemerintah daerah ini sebenarnya sudah disampaikan Menhub beberapa waktu lalu. Hanya saja, sampai saat ini para driver ojek online tetap ingin moda transportasinya diatur dalam Undang-Undang.
"Untuk itu, kita berikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kelola," tegasnya.
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Dengan begitu, ojek online berbeda dengan taksi online yang statusnya sebagai alat transportasi umum diakui negara.
Dalam sidang, MK menolak gugatan uji materi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait penggunaan angkutan umum. Ketentuan tersebut hanya mengatur kendaraan umum roda empat, sedangkan untuk transportasi roda dua atau ojek belum diatur.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman.
Kasus bermula saat pengemudi ojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Merasa haknya tidak dijamin UU, mereka memberikan kuasa kepada Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Pemohon meminta agar transportasi online diakui sebagai transportasi umum, seperti halnya taksi online.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ. Menurut hakim, polemik ojek online ini bukan permasalahan konstitusional.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Negara seharusnya tidak absen dalam pembuatan regulasi untuk menyejahterakan ojek online.
Baca SelengkapnyaTidak hanya pengemudi ojek online, kelompok yang masuk dalam kategori ini juga berhak mendapatkan THR menurut Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan ojek online.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyamaran HJL dibongkar polisi setelah mendapat informasi transaksi narkotika di wilayah Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaKemnaker mengimbau perusahaan transportasi online hingga logistik untuk memberikan THR keagamaan Lebaran Idulfitri 2024
Baca SelengkapnyaDriver ojek online berharap pemerintah melakukan langkah penanggulangan konkret terkait polusi udara yang sudah bertahan dalam kurun satu pekan lebih ini.
Baca SelengkapnyaPadahal, penegak hukum sudah berulang kali membongkar praktik kejahatan siber ini. Lalu kenapa masih tumbuh subur?
Baca SelengkapnyaSatgas terpadu diharapkan dapat mempertajam koordinasi kementerian/lembaga dalam memberantas keberadaan judi online.
Baca SelengkapnyaApes, dia kedapatan memperoleh order dari seorang wanita yang bersikap kurang baik.
Baca Selengkapnya