Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Madiun siapkan Rp 42 miliar bayar THR dan gaji ke-13 PNS

Madiun siapkan Rp 42 miliar bayar THR dan gaji ke-13 PNS PNS. datakudatamu.wordpress.com

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 miliar untuk pembayaran gaji 13 dan 14 (THR) bagi para PNS di lingkup pemerintah setempat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun, Agoes Poerwo Widagdo mengatakan, meski telah dianggarkan namun belum dapat dicairkan karena Pemkot Madiun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Sudah dianggarkan. Saat ini masih menunggu aturannya dan juknis dari Menteri Keuangan," ujar Agoes Poerwo Widagdo seperti ditulis Antara Madiun, Selasa (14/6).

Menurut dia, gaji ke-13 yang akan diterima kali ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya.

"Sedangkan untuk gaji ke-14 belum ada keputusan apakah hanya gaji pokok saja atau ditambah tunjangan," kata dia.

Selain belum ada kejelasan proses pencairannya, besaran gaji ke-14 saat ini juga masih menjadi pembahasan di pusat. THR itu biasanya dicairkan sepekan sebelum gaji ke-13 turun.

"Untuk tahun lalu namanya belum gaji ke-14 ataupun THR, melainkan rapel kenaikan gaji," kata dia.

Dia menjelaskan, kebijakan pencairan gaji ke-13 dan 14 yang hampir bersamaan sudah dipertimbangkan matang. Terutama momen Idul Fitri yang tahun ini berbarengan dengan penerimaan siswa dan mahasiswa baru.

"Diharapkan bisa meringankan beban teman-teman PNS saat momentum lebaran dan penerimaan siswa baru," kata Agoes.

Adapun, data pemerintah setempat mencatat jumlah PNS di Kota Madiun mencapai sekitar 5.000 orang lebih yang bertugas di 11 dinas, tujuh badan, empat kantor dan tiga kecamatan.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar: Sekarang Orang Mau Foto Sama Saya Takut

Ganjar: Sekarang Orang Mau Foto Sama Saya Takut

Ganjar Pranowo mengaku heran masyarakat takut untuk berfoto dengannya.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemerintah Mulai Uji Coba Gaji Tunggal PNS di 15 Instansi, Ini Daftarnya

Pemerintah Mulai Uji Coba Gaji Tunggal PNS di 15 Instansi, Ini Daftarnya

15 instansi itu terdiri dari 2 kategori, yakni, 7 instansi pemerintah pusat dan 8 instansi pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Baca Selengkapnya icon-hand
Miris, Ribuan Guru Lamar jadi CPNS Tapi Ogah Ditempatkan di Daerah Miskin

Miris, Ribuan Guru Lamar jadi CPNS Tapi Ogah Ditempatkan di Daerah Miskin

Sayangnya, formasi di daerah 3T masih banyak yang tidak terisi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ironi, Menteri Budi Arie Sebut Cuma 30 Persen PNS yang Melek Digital

Ironi, Menteri Budi Arie Sebut Cuma 30 Persen PNS yang Melek Digital

Angka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ganjar Pamer Saat Jadi Gubernur Jateng Nilai Integritas PNS Naik

Ganjar Pamer Saat Jadi Gubernur Jateng Nilai Integritas PNS Naik

"Nilai integritas ASN yang saya pimpin naik tinggi sekali korupsi bisa kita tekan," kata Ganjar

Baca Selengkapnya icon-hand
Fakta ASN di Garut, Kinerja Menurun karena Gaji Bulanan Habis Dipotong Bayar Cicilan Pinjaman Bank

Fakta ASN di Garut, Kinerja Menurun karena Gaji Bulanan Habis Dipotong Bayar Cicilan Pinjaman Bank

ASN di Garut yang memiliki pinjaman di bank berada di angka 80 persen untuk yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 70 persen PPPK.

Baca Selengkapnya icon-hand
Jaga Netralitas, PNS Kementerian ESDM Dilarang Like dan Share Postingan Kampanye di Sosial Media

Jaga Netralitas, PNS Kementerian ESDM Dilarang Like dan Share Postingan Kampanye di Sosial Media

Kementerian ESDM tidak akan mentoleransi PNS yang aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden atau wakil presiden 2024.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pemerintah Belum Bahas Sistem Gaji Tunggal karena Masih Ada PNS Malas Bekerja

Pemerintah Belum Bahas Sistem Gaji Tunggal karena Masih Ada PNS Malas Bekerja

Jika sistem tersebut diterapkan tentu sangat tidak adil bagi PNS yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja.

Baca Selengkapnya icon-hand
Aturan Sedang Disiapkan, PNS Berkinerja Buruk Bakal Dipecat

Aturan Sedang Disiapkan, PNS Berkinerja Buruk Bakal Dipecat

Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.

Baca Selengkapnya icon-hand
INFOGRAFIS: Larangan ASN di Tahun Politik: Pose Foto Hingga Aktivitas Medsos

INFOGRAFIS: Larangan ASN di Tahun Politik: Pose Foto Hingga Aktivitas Medsos

Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di tahun politik 2024 akan diawasi. Ada larangan tegas dari mulai pose berfoto Sampai soal aktivitas di media sosial.

Baca Selengkapnya icon-hand