Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tahun 2019 di 32 Kementerian/Lembaga (K/L) di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1 Kemenkeu, Jakarta, Kamis (31/10). Penandatangan ini dilakukan bersama para Sekretaris Jenderal/Utama/Wakil Ketua KASN/Jaksa Agung Muda dari 32 K/L yang memperoleh alokasi lulusan PKN STAN di tahun ini.

Penempatan para lulusan PKN STAN ke instansi lain di luar Kemenkeu sendiri merupakan salah satu program Leaders Factory, yaitu program yang diinisiasi Kemenkeu dalam rangka mewujudkan SDM unggul di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara.

Selain itu, MoU ini merupakan salah satu persyaratan pengajuan usul formasi lulusan PKN STAN kepada Kementerian PAN-RB. Melalui MoU ini, komitmen bersama Kemenkeu dan 32 K/L diharapkan dapat terwujud dengan itikad baik untuk menjalin kerja sama dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara.

"Mereka (lulusan PKN STAN) berasal dari seluruh Indonesia, sehingga ditempatkan di mana pun, mereka diharapkan dapat membangun kebersamaan sebagai duta-duta persatuan. Kami menitipkan anak-anak kami, di manapun mereka berkarya di Indonesia, tujuannya adalah bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju sebagaimana harapan Bapak Presiden dan para pemimpin kita," kata Hadiyanto.

Tahun ini lulusan PKN STAN yang akan memulai tugasnya di berbagai K/L merupakan lulusan program Diploma I Kebendaharaan Negara, Diploma III Manajemen Aset, dan Diploma III Akuntansi dengan total sebanyak 622 orang lulusan. Para lulusan tersebut akan menduduki jabatan di bidang pengelolaan keuangan negara, antara lain sebagai auditor, pengelola keuangan, verifikator keuangan dan pengadministrasi keuangan.

Alokasi lulusan PKN STAN ini dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan SDM di internal Kemenkeu dan K/L terhadap lulusan PKN STAN dibandingkan dengan jumlah lulusan yang tersedia. Penyebaran lulusan PKN STAN ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan serta pengamanan keuangan negara, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pada seluruh instansi pemerintah.