Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan untuk membuat koperasi para petani rumput laut dan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak tumpahan minyak dari anjungan Montara tahun 2009. Koperasi tersebut diproyeksikan agar distribusi uang kompensasi diterima langsung oleh petani dan nelayan.

"Saya usul dibuatkan koperasi buat nelayan dan dikelola secara profesional, dan jangan sampai uangnya hilang," ujar Luhut di kantornya, Kamis (24/11).

Luhut menyebut, PTT Exploration and Production (PTTEP) sebagai perusahaan minyak dan gas asal Thailand yang beroperasi di Australia telah menyepakati akan memberikan uang ganti rugi sebesar AUD192,5 juta. Uang tersebut akan diberikan kepada 15 ribu petani dan nelayan yang terdampak. Uang kompensasi akan dibayarkan pada Maret 2023.

Luhut juga meminta untuk penyusunan dan pengaturan dari pembagiannya dilakukan secara profesional. Dia menyampaikan bahwa pihaknya juga akan mengusulkan kepada rakyat agar modalnya bisa dipakai untuk membuat perahu atau meng-upgrade perahu yang dimiliki para nelayan tersebut.

"Jadi nanti mengenai penyusunan ini, saya mau profesional membuatnya. Jadi nanti kita mengusulkan pada rakyat itu berapa modalnya di buat, apa saja kegiatan di situ," ujarnya.

Tak hanya itu, dari dana kompensasi tersebut Luhut juga berencana membuatkan sebuah organisasi penangkapan ikan untuk para nelayan. Namun, untuk modal tersebut akan dihitung kembali oleh pihak profesional, setelah dipotong biaya pengacara dan segala macamnya.

Sebagai pengingat, kasus ini berawal dari tumpahan minyak yang terjadi pada pada 21 Agustus 2009 saat anjungan minyak di lapangan Montara milik perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP), meledak di lepas landas kontinen Australia.

Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor selama 74 hari. Tumpahan minyak itu juga berdampak hingga ke pesisir Indonesia. Luas tumpahan diperkirakan mencapai kurang lebih 92 ribu meter persegi. Sebanyak 13 kabupaten di NTT terkena dampak dari kasus Montara itu.

Sementara itu, merespons putusan pengadilan federal Australia, PTT Exploration and Production, selaku tergugat menyatakan sedang mempertimbangkan untuk naik banding.