Merdeka.com - Hubungan Indonesia dengan China memanas akibat klaim negara tirai bambu tersebut terhadap Laut China selatan. ‎Pemerintahpun bertekad akan terus mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak akan menukar kedaulatan dengan investasi ‎yang ditanamkan China di Indonesia.

‎"Orang ribut soal China Sea, nggak mungkin kita tukar kedaulatan dengan ‎investasi," kata Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1).

‎Menurut Luhut, meski Pemerintah Indonesia bertekad mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan, tetapi pemerintah tetap mengurai masalah tersebut dengan kepala dingin.

"Tapi apa kita harus berkelahi?, kan nggak juga," tuturnya.

Luhut mengaku sudah membicarakan untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta membahas Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) dalam rancangan Undang-Undang Omnibuslaw.

"Sekarang Pak Mahfud dengan saya kerja sama omnibus law Bakamla di daerah ZEE," tandasnya.

China Kurangi Nelayan ke Natuna

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, China tidak bermaksud untuk berkonflik dengan Indonesia. Meski kapal coast guard-nya berlayar di perairan laut Natuna.

Menurutnya, China telah mengurangi jumlah nelayannya yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Mereka sudah mengurangi jumlah nelayan mereka juga yang datang ke sana. Kita harus apresiasi juga. Jadi tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu. Kalau ada pelanggaran itu pasti ada saja," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Luhut meminta agar semua pihak tak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia terkait keberadaan kapal China di perairan Natuna. Dia menjelaskan, perairan yang diterobos coast guard China di wilayah ZEE Indonesia itu bukan terkait kedaulatan, melainkan ekonomi.

"Jadi sekali lagi saya ingin garisbawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. itu supaya jelas dulu," jelasnya.

Lakukan Langkah Tegas

Pemerintah, kata dia, telah melakukan langkah tegas terhadap kapal China yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Setidaknya, sudah ada enam kapal asing yang ditangkap.

"Ada yang ditangkap enam (kapal asing)," tutup Luhut.

Baru-baru ini, kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tutur Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Retno mengatakan pemerintah juga menyepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," pungkasnya.