Luhut marah ada tudingan pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan adanya isu pejabat pemerintah menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi. Dia meminta penyebar isu menggunakan logika terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya.
"Kadang-kadang saya saja yang ngerjain tiap hari masih banyak belum mengerti. Ada yang baru lihat sekali langsung bilang sudah terima Rp 10 triliun. Emang Rp 10 triliun kecil? Enak saja. Itu gede, itu enggak main-main ya. Dipakai dulu logikanya sebelum begitu," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/5).
Luhut menegaskan tidak mudah melakukan transaksi sebesar Rp 10 triliun dengan adanya pengawasan dari pemerintah melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Pemerintah akan sangat mudah mengetahui adanya transaksi yang tidak biasa dengan sistem tersebut.
"Emang gampang sekarang dengan sistem Automatic Ecchange of Information kamu gampang terima duit gitu? enggak gampang. Sekarang makin kecil kesempatan untuk transaksi seperti itu," katanya.
"Kalau kamu kamu punya transaksi Rp 500 juta saja diketahui PPATK. Saya kan mantan Menkopolhukam, itu langsung ketahuan kalau ada transaksi yang tidak biasa. Jadi Indonesia itu sudah lebih baik. Makanya kita dapat (investment) grade," jelasnya.
Sebelumnya, salah satu tokoh yang keras menolak reklamasi teluk Jakarta adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Bahkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku salah satu alasannya mendukung pasangan Anies-Sandi karena menolak reklamasi.
Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.
"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.
Amien berharap proyek besar reklamasi tersebut segera dimoratorium. Sebab, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.
"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," katanya.
Dia pun bersyukur pasangan Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.
"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," kata Amien.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaBulog Tegaskan Bantuan Pangan Bebas dari Kepentingan Apapun
Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Carut Marut Pelaksanaan Pemilu di Makassar: Logistik Terlambat ke TPS hingga Kotak Suara Tak Tersegel
Sejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerjuangan Mengantar Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang, Cuaca Ekstrem Hingga Ombak 4 Meter
Jumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca SelengkapnyaBagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial
10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca Selengkapnya