Luhut: Kita Sudah Lama Bangun Pangkalan Nelayan di Natuna, tapi Tak Kunjung Selesai

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa pemerintah sudah lama merencanakan membangun pangkalan nelayan di Laut Natuna. Hanya saja, proyek tersebut tak kunjung selesai.

"Bertahun-tahun kita siapkan pangkalan nelayan di Natuna tapi tidak pernah siap, sekarang kita paksa," kata Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (7/1).

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menyelesaikan. Dia ingin, tahun ini rencana relokasi nelayan di pantai utara (pantura) dan sebagian Sumatera Utara dilaksanakan tahun ini.

Pangkalan nelayan di Natuna akan jadi tempat layak untuk dihuni nelayan relokasi dari Utara pulau Jawa. Sehingga nelayan bisa melaut ke wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

"Sekarang itu kita benahin dan kita butuh tender," ujar Luhut.

Luhut menegaskan/ rencana ini bakal dipercepat. Mengingat belakangan kapal ikan China masuk ke ZEE Indonesia.

"Dengan ada yang sekarang (kapal China di kawasan ZEE) kita percepat lagi. Pak Edhy saya lihat lebih cepat dengan yang ini," katanya mengakhiri.

Luhut soal Sengketa Natuna

Hubungan Indonesia dengan China memanas akibat klaim negara tirai bambu tersebut terhadap Laut China selatan. Pemerintah pun bertekad akan terus mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tidak akan menukar kedaulatan dengan investasi yang ditanamkan China di Indonesia.

"Orang ribut soal China Sea, nggak mungkin kita tukar kedaulatan dengan investasi," kata Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1).

Menurut Luhut, meski Pemerintah Indonesia bertekad mempertahankan kedaulatannya di Laut China Selatan, tetapi pemerintah tetap mengurai masalah tersebut dengan kepala dingin.

"Tapi apa kita harus berkelahi?, kan nggak juga," tuturnya.

Luhut mengaku sudah membicarakan untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta membahas Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) dalam rancangan Undng-Undang Omnibuslaw.

"Sekarang Pak Mahfud dengan saya kerja sama omnibus law Bakamla di daerah ZEE," tandasnya.