Luhut Akui Pemerintah Banyak Alami Kendala Tangani Corona di 1,5 Bulan Pertama
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui, dalam satu setengah bulan pertama pemerintah banyak mengalami kendala dalam menangani Virus Corona. Namun kini, semuanya sudah berjalan dengan baik melalui koordinasi antar Kementerian dan Lembaga.
"Jadi memang kita dalam 1,5 bulan pertama banyak mengalami kendala. Kemudian, penanganan Covid-19 saat ini upaya kesehatan, pendanaan, kuratif dan preventif. Ini semua sudah dilakukan jadi satgas dengan Kemenkes dikoordinasikan dengan Kementerian PMK ini semua berjalan," ujarnya melalui diskusi online, Jakarta, ditulis Rabu (3/6).
Menko Luhut melanjutkan, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas tes Virus Corona kepada 14.000 masyarakat. Nantinya kapasitas tes tersebut akan terus meningkat menjadi 15.000 seiring dengan beroperasinya 24 laboratorium.
"Kapasitas testing itu juga meningkat, pernah 14.000 dan itu juga kita target itu masih perlu ditingkatkan ke 15.000 karena reagennya sudah ada dan juga tadi spot laboratorium 24 tempat itu juga sekarang sudah mulai berfungsi," jelasnya.
Dia mengatakan, pasien terinfeksi Virus Corona terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam beberapa hari terakhir dari ribuan tes yang dilakukan masyarakat terinfeksi sekitar 600 orang per hari.
"Laju penyebaran Covid-19 ini terus menurun rata-rata penurunan terakhir sekitar 600 kasus per hari meskipun laju tes per hari telah ditingkatkan menjadi 10000. Jadi pernah juga 14.000, tapi begitu, hasilnya yang terinfeksi itu 600 jadi tidak ada perubahan banyak lagi," jelasnya.
"Per 31 Mei, jumlah kasus Covid-19 adalah 26.000, fatality rate ada 6,1 persen ini malah mungkin sudah menurun. Dan recovery rate itu 27,6 persen. Jadi semua angka membaik," sambungnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah pun mempertimbangkan pemberlakuan kenormalan baru atau new normal. "Sekarang kita masuk kepada laju kesembuhan Covid-19 karena kalau kita mau melakukan new normal kita tidak melakukan itu tanpa dasar. semua kita lakukan dengan dasar atau angka angka," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenyebab Selesma dan Gejalanya yang Perlu Diwaspadai, Kenali Cara Mencegahnya
Selesma adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung dan tenggorokan.
Baca SelengkapnyaSejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaCiri-ciri Radang Tenggorokan dan Cara Mengatasinya secara Alami
Gejala radang tenggorokan adalah kondisi yang umum terjadi di mana tenggorokan mengalami peradangan akibat infeksi virus atau bakteri.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya