Merdeka.com - Petani rumput laut di pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan hasil panen mereka tidak lagi banyak. Petani tersebut menduga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 menjadi penyebabnya.

Proyek Manajer PLTU Timor-1, Lukman Hakim

menjelaskan bahwa posisi lokasi proyek PLTU Timor-1 terhadap rumah warga sekitar terdekat adalah sekitar lebih kurang 650 meter. Sedangkan, lokasi jembatan baru (jetty temporary) terhadap area rumput laut terdekat adalah sekitar 1,9 Km. Oleh karena itu, menurutnya proyek PLTU tidak akan berpengaruh pada rumah warga maupun rumput laut.

"Lokasi tersebut sudah cukup jauh untuk memberikan dampak minimal terhadap area rumput laut maupun kerusakan rumah warga sekitar. Sehingga tidak akan terdapat dampak yang cukup besar atau maksimal akibat pelaksanaan pekerjaan di lapangan," jelasnya dalam keterangan kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (21/6).

Tak hanya itu, sebelum pelaksanaan pekerjaan blasting atau peledakan untuk galian tanah dan pekerjaan lain di Proyek PLTU Timor1, pihak kontraktor dan PLN sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek PLTU Timor-1 mengenai rencana aktivitas pekerjaan di lapangan. Sosialisasi mulai dilakukan pada tanggal 29 Februari 2020.

Metode blasting yang dilakukan pun sudah dipilih metode yang mempertimbangkan efek minimal gangguan terhadap lingkungan dan bangunan sekitar, sesuai dengan standard SNI dan sudah melalui perizinan dari pihak berwajib terkait pengadaan bahan peledak, pengiriman, penyimpanan, metode dan proses eksekusi di lapangannya.

"Proses sosialisasi terkait blasting pertama sudah dilakukan sejak tanggal 29 Februari 2020 kepada warga sekitar dan dilakukan dengan cara mendatangi rumah ke rumah warga. Ini dilakukan untuk memberitahukan rencana aktivitas pekerjaan di lapangan kepada warga sekitar, memberitahukan akan kemungkinan adanya gangguan suara blasting atau ledakan kepada warga sekitar (jika memang dirasakan, dikarenakan jarak yang cukup jauh terhadap pemukiman terdekat)," tegasnya.

Selain itu, dalam sosialisasi juga dilakukan pengecekan dan konfirmasi keadaan rumah warga sekitar kepada pemilik rumah dengan mendokumentasikan kondisi awal bangunan atu rumah milik warga. Selanjutnya juga menginformasikan kepada warga sekitar jika memang ada kerusakan yang timbul akibat pekerjaan blasting akan menjadi tanggung jawab kontraktor untuk melakukan perbaikan sesuai kerusakan yang ada.

"Warga diminta untuk segera menyampaikan ke pihak kontraktor jika memang ada kerusakan yang terjadi di bangunan milik mereka supaya dapat segera dilakukan pemeriksaan bersama dan dilanjutkan dengan perbaikan oleh pihak kontraktor."

Sudah Disetujui Warga

Lukman menegaskan bahwa pekerjaan first blasting sendiri pertama kali dilakukan oleh pihak kontraktor pada tanggal 13 Maret 2020 setelah semua proses perijinan selesai, metode pelaksanaan pekerjaan sdh disetujui dan sosialisasi kepada warga sekitar selesai dilakukan.

Sampai dengan berita ini diturunkan, ada beberapa rumah warga yang telah menyatakan terdampak pekerjaan blasting dan langsung dilakukan pemeriksaan bersama pada tanggal 24 April 2020 setelah adanya laporan dari pemilik rumah, dan dari pemeriksaan bersama tersebut didapati kerusakan berupa kerusakan minor dalam bentuk keretakan-keretakan kecil. Pihak proyek akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan tersebut sesuai berita acara terlampir.

"Dihasilkan kesepakatan bersama dengan pemilik rumah terdampak, bahwa perbaikan kerusakan bangunan akibat pekerjaan blasting akan segera diperbaiki pada saat pekerjaan blasting sudah menurun intensitasnya (selesai) agar tidak terjadi dampak yang berulang," tegas Lukman.

istimewa ©2020 Merdeka.com

Saat ini, hubungan antara kontraktor dengan masyarakat Dusun Panaf masih dalam kondisi kondusif dan baik. Pihak kontraktor tetap dengan komitment awal bahwa segala kerusakan yg memang benar adanya diakibatkan oleh aktivitas proyek akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan aspirasi pengaduan petani rumput laut yang mengalami kerusakan, pada tanggal 16 Mei 2020 di hari yang sama dengan adanya aduan tersebut, pihak kontraktor langsung menemui para petani dan melakukan pengecekan bersama. "

Proses pemeriksaan pun dilakukan dengan melibatkan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) setempat guna mengetahui penyebab sebenarnya kerusakan tersebut, dan jika benar adanya serta diakibatkan oleh aktivitas proyek maka pihak kontraktor tetap akan bertanggung jawab. Saat itu pertemuan dilakukan dengan jalan kekeluargaan dan berakhir dengan baik.

"Diinformasikan bahwa jarak antara lokasi proyek dengan lokasi rumput laut tersebut sekitar 2 Km, sehingga semestinya minimal sekali dampak yg mungkin diakibatkan oleh aktivitas proyek," kata Lukman.