Merdeka.com - Ibu kota baru telah resmi ditetapkan berada di Pulau Kalimantan, meski lokasi persisnya belum disebutkan. Secara bocoran, lokasi tersebut ada kemungkinan berdekatan dengan lokasi pertambangan.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum bisa memastikan bahwa lokasi ibu kota baru berada di dekat area pertambangan.

"Belum tentu kan, belum tentu ada di (dekat) daerah tambang," ujar dia saat ditanyai rekan wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/8).

Dia juga mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan kriteria terkait calon lokasi ibu kota, dimana salah satu syaratnya adalah tidak berada di sekitar lubang tambang.

"Kalau di bekas tambang, bu menteri LHK (Siti Nurbaya Bakar) sudah ada kriterianya, di dekat ibu kota tidak ada lubang tambang," sebut dia.

Bila memang di dekat lokasi pembangunan ibu kota baru ada area pertambangan, dia menegaskan kawasan tersebut harus direklamasi. Adapun proses reklamasi disebutnya menjadi kewajiban dari pihak pengusaha pertambangan. "Itu ada UU-nya. Kalau pengembang tambang tidak reklamasi, dia kena sanksi pidana," tegas Menteri Basuki.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com