Lindungi sektor pertanian dari intervensi WTO

Merdeka.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian dan pangan dari intervensi organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Ini karena sektor pertanian telah terancam dengan kesepakatan perdagangan bebas yang justru akan yang dapat menghancurkan sektor ini.

"WTO harus keluar dari sektor pertanian dan pangan, karena menyangkut kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa disamakan dengan barang-barang industri," ujar Ketua Umum SPI Henry Saragih di Jakarta, Jumat (29/11).

Henry menegaskan, ancaman WTO tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tapi juga di seluruh negara anggota G33 yang sama-sama memperjuangkan sektor pertanian. Sebab, banyak kesepakatan WTO yang terbukti tidak adil.

"Kebijakan WTO tidak adil, menghapuskan subsidi pangan dan melakukan privatisasi sektor publik. Tapi negara-negara maju malah mensubsidi petaninya," kata Henry.

Henry menuding pemerintah terlalu lemah mengambil sikap terhadap WTO. Buktinya, Indonesia bersedia menjadi penyelenggara konferensi WTO tanpa dasar yang jelas.

"Pemerintah lebih memilih berbaik-baik dengan para peserta WTO ketimbang memperjuangkan kepentingan petani dan rakyat Indonesia," jelasnya.

Dalam pandangan petani, WTO hanya akan merugikan ekonomi Indonesia. Sehingga, dia menganggap akan lebih baik jika WTO diakhiri.

"Sebaiknya WTO diakhiri saja, dan dibentuk sistem perdagangan yang lebih adil. Karena di bawah WTO telah menimbulkan ketidakadilan," tegasnya.