Merdeka.com - Instruksi Presiden Joko Widodo agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur mendapat sorotan. Namun Jokowi tak mau ambil pusing, karena beralasan dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Dana Haji.

"Penggunaan dana haji itu harus mengacu ke aturan Perundang-undangan yang ada. Yang penting jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada," ujar Jokowi di Perkampungan Budaya Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).

Menurut Jokowi, tak masalah dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pengembangan bisnis syariah. Asalkan, hasil pengelolaan itu nantinya memberi keuntungan bagi umat dan bangsa.

"Ingat, (pengelolaan) harus memberikan keuntungan. Baik untuk umat Muslim, untuk yang memiliki dana, dan juga berfungsi untuk keumatan yang lain, untuk negara, saya kira lebih baik," terangnya.

Kendati memberi instruksi, Kepala Negara mengingatkan agar hati-hati menggunakan dana haji. Penyaluran dana haji harus betul-betul cermat.

"Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali, macam-macam. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tapi ingat itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, untuk infrastruktur, untuk di bank syariah semuanya harus dengan kehati-hatian," pungkasnya.

Kendati demikian, rencana Jokowi diserang berbagai pihak. Berikut serangan ke Jokowi seperti dirangkum merdeka.com. Selamat membaca.