Merdeka.com - Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian menilai, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jadi proses pembukaan bisnis skala besar oleh para pengusaha Indonesia.

Pernyataan itu keluar pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.

Roni lantas menyoroti penunjukan Bambang Susantono yang juga seorang Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB), serta Dhony Rahajoe selaku salah satu bos besar di Sinar Mas Land.

"Ini sudah menandakan IKN hanya proses pembukaan bisnis skala besar semata, bukan agenda kebangsaan seperti yang didengungkan pemerintah," ujar Roni dalam sesi bincang virtual, Senin (14/3).

"Soal pemerataan ekonomi itu omong kosong. Soal cita-cita Soekarno membangun ibu kota di Kalimantan itu omong kosong. Hentikan segala romantisme itu. Pemindahan IKN adalah proses pembangunan bisnis skala besar oleh pengusaha-pengusaha Indonesia," singgungnya.

Dia juga mempertanyakan dana pembangunan IKN yang secara total memakan dana sekitar Rp500 triliun. Roni pun tak percaya APBN dan pajak bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

"Untuk menjawab kebutuhan sumber dana, itu tentu dibutuhkan investor yang sangat banyak, sangat besar. Tidak mungkin kerja mencari investasi, meraih pinjaman, atau kerjasama pendanaan dengan swasta jika tidak dilakukan oleh orang yang ahli di dalamnya," tuturnya.

Dana untuk Bangun Ibu Kota

Dana untuk pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur kemungkinan tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebab, pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menegaskan, sudah digarisbawahi dukungan APBN di dalam pembangunan IKN hanya akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.

Untuk pembangunan selain itu, Kementerian Keuangan terus mencarikan solusi dari segi pendanaannya. Apakah melibatkan badan usaha, maupun mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

"Tentunya kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan, kebutuhan anggaran untuk 2022 akan difokuskan bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam APBN 2022 dengan melihat ketertarikan kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN," kata Made dalam Forum Merdeka Barat, Rabu(2/2).

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com