Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 akan melebar menjadi Rp1.028,5 triliun atau mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Dia mengatakan, pelebaran defisit ini terjadi akibat pemerintah memberikan anggaran tambahan demi pemulihan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani dalam video conference, di Jakarta Senin (18/5).

Dalam hitung-hitungan Sri Mulyani, pendapatan negara di tahun ini diperkirakan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp286,6 triliun.

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.

Stimulus Fiskal

Adapun penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.

"Untuk bisa mendanai defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," pungkasnya.