Merdeka.com - Kebijakan pemerintah dalam menyalurkan beras miskin atau raskin disebut masih ampuh menjaga stabilitas pangan nasional. Sebab, dari konsumsi beras 33 juta ton per tahun, sebanyak 3,3 juta ton sampai 3,5 juta ton atau 10 persennya adalah raskin.

"Karena itu jika raskin terlambat maka raskin juga ikut berkontribusi pada inflasi dari sektor pangan," kata Pengamat Kebijakan Pertanian, Bustanul Arifin, di Jakarta Rabu (18/5).

Menurutnya, kebijakan raskin terbukti telah memberikan kontribusi terhadap instabilitas harga pangan. "Kalau penyaluran raskin terlambat, maka harga pangan melonjak," imbuhnya.

Dalam catatan Bustanul, pada 2015 penyaluran raskin sempat mengalami keterlambatan hingga dua bulan. "Saat itu harga pangan, terutama beras melonjak hingga 25 persen. Apa kalau berubah menjadi voucher bisa menjaga stabilitas pangan?" ujar Bustanul.

Menurut dia, yang perlu diperbaiki dari raskin adalah perbaikan kualitas dan kuantitas beras, yang selama ini memang masih belum memadai.

"Tujuannya adalah meningkatkan martabat orang miskin agar mereka juga bisa mengonsumsi beras yang layak," katanya.

Sebelumnya, pemerintah mengaku bakal mengubah skema pemberian beras miskin (raskin) dengan sistem voucher pangan. Hal ini dinilai memberikan gizi yang lebih seimbang bagi masyarakat miskin di Tanah Air.

"Raskin ingin kita ubah dengan cara memberdayakan rakyat, khususnya rumah tangga masyarakat miskin," ujar Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari seperti dilansir Antara, Rabu (18/5).

Menurut dia, konsep voucher pangan tersebut rencananya diberikan dengan nilai tertentu setiap bulan. Voucher tersebut bisa dibelanjakan untuk beras dan telur.

Denni memastikan akan ada proses registrasi yang layak. Selain itu, dia berharap akan ada banyak pedagang yang berpartisipasi sebagai tempat untuk me-redeem (menukar) voucher yang dimiliki rakyat miskin tersebut.

"Kami ingin menyeimbangkan gizi warga miskin sehingga tidak hanya mengasup karbohidrat, tetapi juga protein seperti telur," kata dia.