Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk segera membongkar praktik kartel daging sapi yang membuat harga bertahan tinggi. Hal ini dinilai lebih baik dibanding mengimpor untuk mengatasi harga daging sapi yang mahal.

"Dugaan kartel daging sapi sudah muncul pada 2015 dan telah mendapat peringatan bahkan didenda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," kata Tulus di Jakarta, Sabtu (11/6).

Tulus mengatakan, bila masih ada perusahaan yang melakukan praktik kartel daging sapi, maka sudah seharusnya dipidanakan sebagai tindak pidana ekonomi. Tulus curiga bahwa harga daging sapi yang tinggi merupakan skenario untuk mempertahankan bahkan menambah kuota impor daging sapi.

"Karena itu, YLKI mendesak KPPU segera mengumumkan importir yang terbukti melakukan kartel daging sapi."

Selain membongkar dan menghukum pelaku praktik kartel daging sapi, pemerintah juga bisa memangkas rantai distribusi daging sapi yang terlalu panjang karena diduga ada calo yang bermain.

"Pemerintah harus fokus pada upaya swasembada daging sapi. Apalagi, pada saat kampanye, Presiden Joko Widodo berjanji tidak akan mengimpor daging sapi," katanya.

Harga daging sapi segar yang cukup tinggi, hingga mencapai Rp 120.000 per kilogram mendorong masyarakat untuk beralih ke daging beku. Pemerintah telah berupaya menekan harga daging sapi, salah satunya dengan rencana mengimpor dari Australia, Selandia Baru dan India.

Impor daging sapi dari India cukup mengagetkan karena negara tersebut belum bebas dari sejumlah penyakit ternak, misalnya penyakit mulut dan kaki.