Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang ekspor bauksit per Juni 2023. Kebijakan ini diambil untuk mendorong hilirisasi bauksit dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah. Sehingga Indonesia hanya akan mengekspor produk jadi dari bauksit.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi mengungkapkan, dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya nilai tambah, ekspor hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp62 triliun per tahun.

Meski demikian, dalam jangka waktu pendek, larangan ekspor bauksit itu akan menurunkan pendapatan ekspor hingga mencapai sebesar Rp21 triliun per tahun.

"Memang tidak mudah untuk memperoleh tambahan pendapatan sebesar itu melalui larangan ekspor bauksit. Masih ada berbagai tantangan dan penentangan," ujar Fahmi, Sabtu (24/12).

Dia menjelaskan, salah satu tantangan itu adalah kapasitas smelter masih sangat terbatas untuk hilirisasi seluruh hasil bijih bauksit. Namun larangan ekspor akan memaksa pengusaha bauksit untuk membangun smelter, baik dilakukan oleh setiap perusahaan, maupun oleh konsorsium perusahaan dan joint venture dengan investor smelter.

"Untuk itu pemerintah harus memberikan fiscal insentif berupa tax holiday, tax allowances, dan bebas pajak impor untuk peralatan smelter," terang dia.

WTO Menentang

Menurutnya, walaupun WTO menantang akan larangan ekspor tersebut, namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun.

Selama 4 tahun larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan sehingga menghasilkan ecosystem industry bauksit dari bijih bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan berupa alumina sebagai bahan baku industri mesin dan semi conductor.

"Produk turunan ini akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu maju tak gentar meningkatan pendapatan negara," tambahnya.