Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang kegiatan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Namun, kebijakan itu ditakutkan akan membuat China meradang hingga mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sebab, menurut catatan Jokowi, sekitar 90 persen ekspor bauksit RI dinikmati oleh China.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, dirinya tidak mau berspekulasi apakah larangan ekspor bauksit itu akan menimbulkan percikan dari China. Namun, Pemerintah RI akan menjelaskan apa alasan kebijakan tersebut, yakni untuk memperkuat program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kita lihat saja nanti seperti apa, apakah kebijakan pembatasan untuk beberapa produk mineral lainnya selain nikel itu jadi perhatian dan kepentingan negara-negara mitra kita. Kalau mereka mengajukan concern-nya lewat gugatan atau pertanyaan, ya nanti kita jawab," ujar Djatmiko di Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/3).

Djatmiko menyatakan, Pemerintah RI sudah punya komitmen kuat untuk menyetop ekspor bauksit per Juni 2023 nanti. Kendati begitu, Indonesia tetap akan menjelaskan kepada China agar mau mengerti.

"Tapi, tentu kembali lagi, kalau manusia kan punya hak asasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara juga kurang lebih sama. Ya kita pasti akan jelaskan nanti kenapa kita melaksanakan kebijakan ini," terangnya.

Pastinya, pemerintah ingin ada nilai tambah dari setiap hasil kekayaan alam dari Tanah Air. Sehingga roda ekonomi negara bisa terus berputar ke depan. "Berikutnya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dari negara mitra, pelaku usaha untuk ambil bagian dari prosesi tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita tidak menutup, justru mengundang," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com