Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Pemda Dapat Opini WTP Naik di 2019

Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Pemda Dapat Opini WTP Naik di 2019 Menkeu Sri Mulyani. ©Humas Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) tahun 2019 pencapaiannya sudah meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Opini WTP dari LKKL yang sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 81 dan sekarang menjadi 84 untuk tahun anggaran 2019," kata dia dalam acara Pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, di Jakarta, Selasa (22/9).

Pencapaian yang meningkat juga terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2019. Di mana LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK adalah sebanyak 486 atau setara dengan 89,7 persen dari 542 LKPD.

Adapun pemerintahan daerah yang mendapatkan opini WTP ini terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten. Sehingga, apabila dibandingkan tahun 2018 keberhasilan pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD-nya meningkat sebesar 7,9 persen.

"Saya sangat menghargai dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian," katanya.

Bendahara Negara itu berharap capaian-capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sehingga tata kelola di semua kementerian dan lembaga maupun di pemerintah daerah tidak hanya dalam mengelola barang milik negara dan mengelola keuangan negara saja, namun dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan juga perlu ditingkatkan.

"Khusus kementerian negara lembaga dan pemerintahan daerah yang saat ini belum mendapatkan opini WTP saya tentu akan terus berharap bahwa unit dan kementerian tersebut serta pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur di dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif sehingga pengelolaan keuangan negara di masing-masing Kementerian lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP pada tahun 2020 ini," tandas dia.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut

Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung

Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Salurkan Pembiayaan Rp5,8 Trliun, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Salurkan Pembiayaan Rp5,8 Trliun, WOM Finance Raup Untung Rp236 Miliar Sepanjang 2023

Penyaluran pembiayaan juga mengalami kenaikan sebesar 27,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya