LAPAN Klaim Citra Satelit Bantu Tingkatkan Penerimaan Pajak

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin menyatakan sudah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam melakukan pemantauan objek pajak. Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan layanan citra satelit milik LAPAN.

Thomas menyampaikan kerjasama ini pun sudah dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sejak beberapa tahun terakhir. Di mana, dengan citra satelit dapat diketahui adanya sejumlah objek pajak di daerah-daerah di Indonesia.

"Misalkan di daerah Jawa Tengah kami memotret objek-objek pajak, yang sebut saja di suatu kawasan tadinya belum dibangun pabrik tapi tahun berikutnya sudah ada bangunan pabrik. Tentu itu akan menjadi objek pajak," kata dia saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3).

Thomas mengklaim, pemanfaatan citra satelit LAPAN turut membantu peningkatan penerimaan pajak negara. "Ini kan sudah berjalan beberapa tahun dan kami dapat laporan kenaikan pendapatan pajak dengan mengidentifikasi objek-objek pajak baru berbasis citra satelit," imbuhnya.

Berdasarkan data Kemenkeu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penerimaan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai Rp 1.151 triliun, lalu di 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, di tahun 2019 penerimaan pajak ditargetkan bisa mencapai Rp 1.577,6 triliun.

Dia menambahkan, pemanfaatan citra satelit LAPAN ini pun tak hanya dirasakan oleh Kemenkeu sendiri. Sebab, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga turut memanfaatkan citra satelit untuk jadi dasar pengambilan kebijakan.

Seperti yang terbaru, yakni kerjasama dengan Kemenko Bidang Perekonomian dalam memanfaatkan data juga informasi teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.

"(Citra satelit) juga digunakan untuk pemantauan kehutanan, perkebunan, dampak pertambangan, dan lain-lain. Jadi banyak kementerian dan lembaga yang membutuhkan citra satelit untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan," pungkasnya.

(mdk/azz)