Merdeka.com - Kemampuan menyelesaikan proyek tepat waktu sebelum akhir 2020 dan ketersediaan lahan merupakan salah satu dari lima kriteria yang harus dipertimbangkan PT PLN (Persero) dalam menentukan pemenang lelang proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 2x800 Megawatt (MW). Empat kriteria lain dalam menetapkan pemenang tender adalah kualitas pekerjaan, harga penawaran, kemampuan pendanaan serta kredibilitas dan pengalaman.

"Kelima kriteria ini saling terkait dan faktor penyelesaian proyek adalah sangat penting selain menjadi ukuran keberhasilan proyek juga menjadi pertaruhan kredibilitas dan memunculkan ketidakpercayaan publik," ujar Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh di Jakarta, Rabu (28/9).

PLN dijadwalkan mengumumkan pemenang tender PLTGU Jawa 1 awal Oktober 2016. PLN saat ini menyeleksi empat konsorsium perusahaan yang mengikuti tender pembangunan PLTGU Jawa I. Empat konsorsium yang mengikuti tender adalah konsorsium Mitsubishi Corp-JERA-PT Rukun Raharja Tbk-PT Pembangkitaan Jawa Bali (anak usaha PLN), konsorsium PT Adaro Energi Tbk-Sembcorp Utilities PTY Ltd, konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia-PT Medco Power Indonesia-Kepco-Nebras Power, serta konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojits.

Sesuai Request for Proposal dari PLN yang dibuat konsultan Ernst&Young sebagai kuasa PLN untuk melelang pekerjaan PLTGU Jawa 1, rencana titik serah listrik bisa dilakukan di dua titik, yaitu Muara Tawar dan Cibatu Baru, Cilamaya, Karawang. Dua titik serah ini telah mempertimbangkan efisiensi pembangunan PLTGU.

Menurutnya, salah satu pertimbangan PLN memutuskan lokasi PLTGU Jawa 1 di lahan reklamasi Muara Tawar adalah karena lahan yang terbatas, tingkat kematangan lahan dan kebutuhan untuk mengangkut sumber daya listrik dan pertimbangan biaya sehingga pembangunan reklamasi menjadi tanggungjawab pengembang sebagai pemenang lelang.

"Alasan yang dikemukakan PLN diatas sulit untuk diterima jika tetap membangun di lokasi reklamasi agar penyelesaian proyek tepat waktu. Justru boleh jadi pembangunan proyek akan mengalami keterlambatan," katanya.

Dengan lahan reklamasi, COD PLTGU Jawa 1 diproyeksikan molor hingga Mei 2021. Hal ini tentunya sangat merugikan PLN dan masyarakat. Sementara itu, dengan lahan yang sudah ada di Cilamaya, COD malah bisa maju hingga Desember 2019, bahkan mechanical completion-nya bisa dilakukan April 2019.

Konsorsium Adaro, Medco, dan Mitsubishi diketahui akan memakai lahan dari hasil reklamasi laut di sekitar Muara Tawar. Sementara itu, Pertamina diuntungkan karena akan memanfaatkan lahan sendiri di Cilamaya yang berdekatan dengan Cibatu Baru.

Jika harus melalui reklamasi laut, penyelesaian proyek (COD) PLTGU bakal lebih lama karena membutuhkan banyak proses perizinan dan amdal yang lebih kompleks. Reklamasi pantai butuh waktu setahunan. "Pembangunan PLTGU Jawa 1 juga berpotensi digugat jika dibangun di atas lahan reklamasi," jelasnya.

Selain itu, Ketua Indonesian Counterpart for Energy and Environment Solutions Herman Darnel Ibrahim, menilai pilihan lokasi PLTGU Jawa I seyogyanya dilakukan berdasar suatu studi dengan membandingkan dua atau tiga alternatif lokasi. Salah satu kriteria adalah lokasi yang baik adalah yang sedekat mungkin ke pusat beban atau konsumsi listrik dan yang memberikan biaya penyediaan termurah.

"Untuk kasus ini biaya untuk permesinan dan fasilitas terminal LNG-nya kira hampir sama untuk lokasi sekitar Jakarta. Jadi biaya termurah lebih bergantung kepada harga tanah dan kondisi tanah atau biaya pondasi," kata Herman.

Anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah, mengatakan sejatinya konsorsium yang memiliki lahan sendiri harus menjadi pertimbangan asalkan lokasi pengembangan pembangkit di Muara Tawar atau di Cibatu, Cilamaya, Karawang. Pemenang tender tidak mau mengambil risiko Amdal, apalagi bila dibangun di lahan rekalmasi.

"Selain itu, dari pulau reklamasi ke Muara Tawar juga cukup jauh. Jika dibangun bukan di lahan reklamasi pembangunannya tentu lebih efisien," tegas Inas.