Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Tutut minta OJK setop transaksi keuangan MNC TV

Kubu Tutut minta OJK setop transaksi keuangan MNC TV Gerbang MNC TV. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan penjualan dan transaksi keuangan MNC TV. Pasalnya status hukum MNC TV sudah berubah dengan kepemilikan berbeda diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Perusahaan Melki Laka Lena, di Jakarta kemarin.

Menurut Melki, Direksi TPI melakukan pertemuan dengan Komisioner OJK untuk menyampaikan perkara sengketa kepemilikan saham TPI antara PT Berkah dan PT CTPI. Perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan

"Putusan MA memerintahkan kepemilikan TPI kembali ke Mbak Tutut sehingga listing saham MNC di lantai bursa yang salah satu item yang diperdagangkan yaitu MNC TV seharusnya tidak diperkenankan lagi oleh Bursa Efek Indonesia karena status hukumnya sudah berubah dan kami akan bersiaran kembali dengan simbol TPI," kata Melki.

Komisioner OJK, kata Melki, akan mengkaji lebih lanjut terkait laporan Direksi TPI tersebut.

"OJK juga akan memberikan rekomendasi setelah mempelajari kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki oleh OJK," tegasnya.

Melki berharap, OJK bisa merespon tuntutan pihaknnya dengan benar. Ini sesuai kewenangan OJK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

"Kami berharap OJK bisa menjatuhkan sanksi kepada MNC atau pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas tindakan mengklaim kepemilikan PT TPI sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku."

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya

OJK Luncurkan Roadmap Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, Ini Isi dan Tujuannya

Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Viral Anwar Usman Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Lagi, Ini Penjelasan Lengkap Jubir MK

Viral Anwar Usman Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Lagi, Ini Penjelasan Lengkap Jubir MK

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK 2023-2028.

Baca Selengkapnya
Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Baca Selengkapnya
OJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya

OJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya

Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024

Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi atau MK akan memproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Termasuk menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya