Kualitas Internet Indonesia Tak Sejalan dengan Pertumbuhan Transaksi Digital
Merdeka.com - Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat yang bertransaksi di e-commerce masih rendah. Hanya berkisar 5 persen hingga 6 persen dari total transaksi dari retail nasional.
Kondisi ini disebabkan karena tidak meratanya akses internet yang stabil baik di Jawa maupun Luar Jawa. Sehingga menyebabkan ketimpangan akses masyarakat untuk berbelanja online.
"Ada gap ketimpangan akses di mana penduduk Jawa menikmati e-commerce, sementara di luar Jawa masih sedikit yang bisa menikmati jual beli online," tutur Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (5/5).
Berdasarkan data yang dimilikinya, selama pandemi Covid-19 berlangsung, kecepatan internet menurun. Kecepatan internet turun -4,4 persen di saat masyarakat tengah beralih melakukan transaksi di platform digital.
"Di saat pandemi Covid-19 di mana masyarakat beralih sebagian ke ecommerce, kecepatan internet di Indonesia menurun -4,4 persen karena kapasitas terbatas," kata dia.
Apalagi biaya logistik juga tidak murah bagi sebagian besar masyarakat di luar Pulau Jawa. Bahkan banyak keluhan dari masyarakat yang menyebut harga ongkos kirim lebih besar daripada harga produk.
"Tidak sedikit yang komplain ongkir lebih mahal dari harga barang yang dibeli," kata dia.
Secara rata-rata biaya logistik terhadap PDB di Indonesia masih 23,5 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.
Subsidi Ongkir
Saat pemerintah memberikan subsidi gratis ongkos kirim pun menjadi masalah lain. Sebab, hasil studi INDEF menunjukkan produk yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen yang diproduksi lokal.
Bila pemerintah salah memberikan subsidi, bukan hal yang tidak mungkin produk impor Lebih laris. Dari sisi neraca dagang justru ini membahayakan.
"Belum ada subsidi ongkir saja, impor barang konsumsi yang didalamnya termasuk barang dijual di ecommerce naik 15,5 persen per Maret 2021, lebih tinggi dari bulan sebelumnya," kata dia.
Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Bhima menyarankan agar pemerintah membatasi produk impor hingga 30 persen di e-commerce. Selain itu pemerintah juga bisa mencegah banjir produk impor dengan regulasi yang ketat.
"Agar tidak banyak barang impor perlu ada regulasi pembatasan impor maksimal 30 persen di marketplace atau ada safeguard untuk cegah banjir impor. Tanpa regulasi yang ketat, sulit mengatur impor," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya
Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaTransaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun
Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca SelengkapnyaTransaksi E-commerce Sepanjang Tahun 2023 Diprediksi Tembus Rp533 Triliun
Kemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaJubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya
Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca SelengkapnyaDidorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya