KSPI Sebut 50.000 Buruh akan Turun ke Jalan Peringati May Day

Selasa, 27 April 2021 13:58 Reporter : Sulaeman
KSPI Sebut 50.000 Buruh akan Turun ke Jalan Peringati May Day Hari Buruh 2015. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, antusias buruh tetap tinggi untuk berpartisipasi dalam memperingati hari buruh Internasional atau May Day 2021 di tengah pandemi Covid-19. Tercatat, lebih dari 50.000 buruh siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May Day pada 1 Mei mendatang di 24 provinsi.

"Khusus untuk KSPI, aksi unjuk rasa (May Day) ini akan diikuti 50 ribuan buruh. Yang sudah tercatat dilakukan pendataan itu lebih dari 50 ribu buruh di 24 provinsi. Tersebar di 200 kabupaten/kota," ungkap dia dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4).

Bos KSPI ini mengungkapkan, 50 ribu lebih buruh tersebut berasal dari 3.000 pabrik yang tersebar di 24 provinsi. Kendati demikian, dia tidak merinci daftar yang ke 3.000 perusahaan dimaksudkan tersebut.

Direncanakan untuk aksi unjuk rasa tingkat nasional dalam peringatan May Day akan dipusatkan di Ibu kota Jakarta melalui perwakilan buruh. Yakni dengan dua lokasi utama di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda," tambahnya.

Sedangkan di tingkat daerah, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak dengan diikuti 50 ribu buruh lebih di 24 provinsi. Di mana untuk tingkat kabupaten/kota, massa buruh akan melakukan unjuk rasa di kantor bupati/walikota. Sementara di tingkat provinsi, akan datang ke kantor gubernur.

"Jadi, Banyak teman-teman elemen (buruh) datang ke Istana, DPR RI, maupun kantor dan juga gedung pemerintahan di kantor bupati, kantor gubernur, dan DPRD tingkat 1 maupun dua," terangnya.

Dia menyebutkan, dalam aksi May Day tahun ini, kampanye akan mengangkat dua isu besar terkait sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Lantaran, UU sapu jagat ini dinilai amat merugikan kaum buruh.

Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini yang lantang disuarakan. Seperti skema penetapan UMK yang berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah hingga ketidakpastian masa kerja buruh yang di atur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut.

"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income securities, itu tercermin dalam UMK bisa ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," bebernya.

Baca Selanjutnya: Kedua Pemberlakuan kembali Upah Minimum...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini