Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

Apa yang salah dengan LRT sampai JK mengkritik proyek ini? Berikut kritik JK terkait proyek LRT dan jalur kereta api yang tengah gencar dibangun pada era Presiden Jokowi:

Kereta Api Trans Sulawesi Tidak Efisien

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.

Pada 2015 lalu, Presiden Jokowi pernah mengatakan jalur kereta kereta api Trans Sulawesi menghubungkan Makassar (Sulsel) hingga Manado (Sulut) ini dapat selesai pada 2018. Sehingga jalur kereta juga akan tersambung dengan Makassar New Port dan bandara.

LRT Palembang Ajang Coba-Coba

JK juga menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.

Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian. "Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.

Kritik Pembangunan LRT Jabodetabek

Tak hanya soal LRT di Palembang, beberapa waktu lalu Wapres JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.

"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.

Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak. "Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK.

Penjelasan Adhi Karya

Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merespons bahwa pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Itu salah satunya seperti pertimbangan biaya operasional (operational cost).

"Jadi, bahwa pemilihan konstruksi elevated atau underground harus meninjau kondisi yang ada. Dalam desain pembangunan infrastruktur ada tiga pertimbangan, pertama at grade di atas tanah biasa, kedua elevated dan ketiga underground. Kami sudah lakukan kajian, ini yang paling optimal yang bisa kita berikan," ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta.

Dia menambahkan, nominal sejumlah Rp 500 miliar per km tersebut sudah mencakup seluruh nilai operasi dengan panjang rel LRT yang mencapai 44,43 kilometer. Termasuk didalamnya pembangunan depo hingga stasiun.

"Jadi LRT ini berbeda dengan jalan tol, kami bukan hanya membangun jalan, tapi juga membangun sistem, juga membangun workshop untuk menyimpan perbaikan maintenance depo. Depo ada cost-nya ini yang Rp 500 miliar, termasuk biaya depo yang sesuai dengan panjang tadi," ujar Setya.