Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kritik Anggota DPR Atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Jokowi

Kritik Anggota DPR Atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Jokowi Vaksin Corona Covid 19. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR dan Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menyoroti serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih di angka 52 persen, terlebih sekarang sudah hampir mendekati akhir tahun. Anis mengaku dirinya dan anggota dewan lain sudah secara halus menegur Kementerian Keuangan karena serapan PEN yang sangat rendah, hanya 50 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar Rp300 triliun dana yang mengendap. Sehingga, PEN dinilai belum sepenuhnya membantu masyarakat dalam menghadapi masalah perekonomian.

"Kebijakan stimulus ekonomi untuk penanganan pandemi yang dikeluarkan pemerintah kan sudah terangkum dalam program PEN. Dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 Triliun, baru terserap Rp361,5 Triliun. Jadi, bagaimana menggesa dalam 2 bulan ini semuanya bisa terserap," ujar Anis pada sesi bincang-bincang bersama MNC Trijaya, Sabtu pagi (7/11).

Dilihat dari pembagian persentase dana PEN yang sudah terserap, anggaran kesehatan yang seharusnya menjadi salah satu prioritas bahkan belum menyentuh angka 50 persen serapannya. "Anggaran kesehatan itu dari pagu Rp87,5 triliun, itu baru terserap Rp30,74 triliun atau 35 persen. Dana sosial sudah 83 persen, dan jadi satu-satunya yang menggembirakan," tambah Anis.

Meskipun tingkat serapan dari dana sosial mempunyai angka persentase tertinggi, Anis menemukan beberapa catatan terkait dana sosial. Menurutnya, tidak semua bantuan sosial tersalurkan secara merata ke orang-orang yang memang membutuhkan. "Ada yang sudah menerima berkali-kali dari berbagai sumber, bahkan ada yang sama sekali tidak nerima," imbuhnya.

Salah satu penerapan dana sosial adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terutama, masyarakat yang harus terdampak pekerjaannya akibat pandemi, seperti korban PHK atau pengusaha yang bangkrut.

"BLT ini sebenarnya bagus untuk era sekarang. Karena, masyarakat menggunakan dana langsung untuk mereka bisa berusaha paling tidak. Sehingga, ada potensi perputaran uang juga," kata Anis.

Ditambah lagi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. BLT, lanjutnya, juga menjadi salah satu sumber dana penting untuk digunakan masyarakat agar mampu membangun kembali usahanya.

"Syukur-syukur, ekonomi juga bisa berputar kembali, lapangan kerja kembali dibuka, serta daya beli bisa kembali," jelas Anis.

"Kartu prakerja yang sekarang menjadi program mungkin bisa digeser oleh pemerintah menjadi BLT, sehingga masyarakat bisa punya wadah membuka usaha baru dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang ke depannya akan merawat daya beli masyarakat," tambahnya.

Menurut Anis, persoalan ketidakmerataan pembagian bansos serta BLT ini diketahui karena adanya kesulitan dalam menghimpun data. Selain itu, pemerintah belum memiliki alat atau teknologi yang bisa memeriksa serta memastikan apakah kebijakan berjalan lancar atau kurang bisa terwujud dengan maksimal.

"Semoga BLT dan bantuan sosial bisa lebih tersasar secara merata sehingga bisa dilihat siapa yang benar-benar membutuhkan," tutupnya.

Perbaikan Birokrasi Mulai Buahkan Hasil

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi lewat berbagai kebijakan dan program. Selain itu, birokrasi yang berbelit saat ini sudah mulai bekerja efektif.

Hasilnya kata dia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga mengalami perbaikan. "Di Q3 ini mengalami pertumbuhan dibandingkan Q2, tumbuh positif, ini kabar baik," ungkap Yustinus.

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami titik balik dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sebab, meski masih mengalami kontraksi, namun telah melewati fase terendahnya.

"Kita melihat saat ini kita mengalami titik balik," kata Yustinus.

Yustinus mengaku diawal virus corona ini menyebar di Indonesia, pemerintah tidak siap. Hal yang sama juga dialami berbagai negara di dunia.

Diharapkan akselerasi kinerja pemerintah akan terus membaik sehingga akan menjadi prakondisi bagi pergerakan ekonomi di tahun 2021.

Reporter Magang: Theniarti Ailin

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Anies Tolak Ajakan Prabowo Diskusi di Luar Debat Capres: Harus di Depan Rakyat

Anies Tolak Ajakan Prabowo Diskusi di Luar Debat Capres: Harus di Depan Rakyat

"Sehingga pembahasan pemanfaatan uang rakyat harus di depan rakyat," kata Anies

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini

Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini

Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.

Baca Selengkapnya
Kepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?

Kepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?

Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan

Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya