Merdeka.com - Sistem penyusunan anggaran di pemerintahan rumit karena menggunakan tiga format yang berbeda. Khususnya, sistem aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) buatan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan membuka peluang permainan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Maulana menyebut sistem RKA-KL sangat rumit karena kode pengisiannya berbeda setiap tahun. Besar kemungkinan, akan ada anggaran yang diblokir karena kesalahan pengisian data.

"Nah kemungkinan besarnya ketika diblokir, pejabat kementerian akan ke Ditjen Anggaran atau ke DPR supaya blokirnya dihapus. Dalam proses itulah bisa terjadi permainan agar anggaran diloloskan," ujarnya selepas jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

FITRA menilai negosiasi anggaran pada saat jelang pemilihan umum seperti sekarang ini sangat rentan terjadi. Apalagi banyak partai politik mengejar pemasukan besar untuk mengikuti pemilu. Rumitnya format penyusunan anggaran dianggap jadi biang keladi yang membuka peluang terjadinya praktik kolusi.

FITRA menegaskan sesuai Undang-Undang no.17 tahun 2003, ketika anggaran sudah ditetapkan tidak diperkenankan pembahasan lanjutan baik oleh sesama kementerian atau dengan parlemen.

"Artinya sistem aplikasi anggaran ini sangat gampang dimainkan. Sistem kita sudah menjebak para pembuat kebijakan untuk bernegosiasi, dan secara enggak langsung orang kementerian yang tidak mengerti terjebak," kata Maulana.

FITRA menemukan data bahwa setiap tahun jumlah anggaran yang terblokir dan akhirnya gagal diserap bertambah. Bahkan tahun ini angka itu bisa bertambah lagi. Pada 2011 anggaran kementerian yang diblokir sebesar Rp 63,4 triliun, lalu pada 2012 menjadi Rp 88,5 triliun.

"Tahun ini kita masih data terus tapi kemungkinan meningkat karena jumlah anggaran juga bertambah setiap tahun," katanya.