Merdeka.com - Pemerintah tengah mempersiapkan proses pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur, usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk diundangkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan, rencana induk pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Namun dalam hal ini dari pembahasan kementerian/lembaga terkait, terutama nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian yang sangat penting yaitu PUPR, mengenai pertama adalah akses," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Selasa (18/1).

Menurut dia, akses konektivitas berupa jalan jadi sesuatu yang sangat penting dalam pembangunan tahap awal ibu kota baru. Selain itu, akses logistik nantinya juga bisa melalui alternatif pelabuhan yang berada di kawasan teluk.

"Jadi itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan infrastruktur di proyek ibu kota baru masih menunggu RUU IKN disahkan DPR RI.

"Kendati demikian kita tetap lakukan persiapan kalau UU IKN itu jadi. Sehingga kita bisa bergerak," ucap Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian saat mengunjungi Tol Becakayu di Bekasi, beberapa waktu lalu.

Hedy mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) IKN yang siap membangun sarana prasarana infrastruktur di ibu kota Nusantara.

"Kalau UU IKN disahkan kita langsung menjalankan pembangunan IKN, dimana pertama-tama kita harus menyiapkan jalur logistik konstruksi. Sehingga proses pembangunan menjadi mudah. Kalau tidak akan sulit untuk mengangkut material konstruksi," ungkapnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com