Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono percaya, pembangunan konektivitas jalan akan menurunkan biaya logistik menjadi 20 persen dari produk domestik bruto (Growth Domestic Product/GDP) di tahun 2019.

Dia menjelaskan, sejak 2015-2019, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 km, pembangunan jalan nasional baru sepanjang 2.650 km. Selain itu, turut pula disediakan jalan akses sepanjang 500 km menuju 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyeberangan, serta jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Upaya-upaya ini ditujukan untuk menurunkan waktu tempuh di jalur Iogistik utama, dari 2,7 jam per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 1OO km di tahun 2019. Itu juga bakal menurunkan biaya logistik dari 24 persen angka GDP menjadi sekitar 20 persen angka GDP," terangnya pada saat LIPI Sarwono Memorial Lecture XVIII di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (23/8).

Dia menambahkan, langkah tersebut juga dipercaya akan menggerakkan potensi ekonomi wilayah, terutama di luar Pulau Jawa yang selama ini dianggapnya masih terpendam.

Mengutip data data WEF tahun 2018, yang menyatakan keseluruhan pembangunan tersebut telah secara agregat meningkatkan Daya Saing Infrastruktur lndonesia sebanyak 20 peringkat, naik dari urutan 72 pada 2014-2015 menjadi 52 pada 2017-2018, serta Daya Saing Global di peringkat 36 untuk tahun 2017-2018.

Tidak hanya meningkatkan daya saing bangsa, Menteri Basuki menyebutkan, pembangunan infrastruktur juga telah memberikan kontribusi sekitar 0,82 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengutarakan, berbagai skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terus dikembangkan guna mengurangi beban APBN, termasuk hutang pemerintah, agar laju pembangunan infrastruktur dapat terjaga.

Pemilihan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU Ketersediaan Layanan (availability payment) menjadi sangat strategis. Ketersediaan layanan dapat membangkitkan berbagai kegiatan produktif yang nilainya jauh lebih besar dari nilai uang, biaya risiko bisnis dan kerugian yang timbul akibat keterlambatan penyediaan infrastruktur dan biaya asuransi," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com