Kondisi ekonomi era Jokowi di bawah bayang-bayang SBY

Kamis, 3 September 2015 06:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Kondisi ekonomi era Jokowi di bawah bayang-bayang SBY Jokowi-SBY di Istana. ©2014 Merdeka.com

Rakyat akan senang kalau pemerintahan hari ini tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang terdahulu.


- Susilo Bambang Yudhoyono

Merdeka.com - Hubungan harmonis antara Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak seperti yang tampak di permukaan. Sikap 'mesra' hanya untuk di panggung saja.

Nyatanya, baik pihak SBY maupun Jokowi saat ini kerap saling sindir dan menyalahkan dalam segala sesuatu yang dianggap buruk untuk negara. Apalagi di saat perekonomian tengah bergejolak seperti saat ini.

SBY sendiri sudah meminta untuk aksi saling menyalahkan ini dihentikan. Saat akan menutup Rapimnas IMDI, di sebuah hotel kawasan Sudirman, SBY sempat menyampaikan pesan kerasnya buat Jokowi.

Kepada Jokowi, dia berpesan agar tidak selalu menyalahkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dirinya meminta Jokowi fokus memahami segala macam permasalahan negara, dan mencari solusi pemecahan serta pembenahannya bagi kepentingan bangsa Indonesia hari ini.

"Rakyat akan senang kalau pemerintahan hari ini tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang terdahulu. Setiap pemerintahan pasti ada tantangannya masing-masing," kata SBY.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) nyatanya menilai kinerja menteri ekonomi pemerintah Jokowi selama enam bulan ini belum memuaskan. Bahkan, kepemimpinan kabinet kerja dinilai lebih buruk ketimbang kabinet Indonesia Bersatu saat era Susilo Bambang Yudhoyono.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan lemahnya kepemimpinan dalam kabinet kerja menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2015.

"Kinerja SBY lebih baik dari eranya Jokowi," ujar Enny.

Berikut merdeka.com merangkum suara yang menyatakan kondisi Pemerintahan Jokowi ternyata tak lebih baik dibandingkan SBY.

1 dari 5 halaman

Jokowi dinilai lamban mengambil kebijakan

Jokowi. setneg.go.id

Pengusaha muda Sandiaga Uno mengatakan pelemahan Rupiah hingga level di atas Rp 13.000 sudah tidak masuk akal. Dia mengkritik pemerintahan Jokowi sangat cuek dengan pelemahan Rupiah. Sikap pemerintah saat ini berbeda dengan pemerintahan SBY.

"Dulu juga kita pernah diajak ngomong sama pemerintah pada tahun 2008 lalu. Ini sudah level di mana kita harus duduk bersama untuk waktu yang singkat guna stabilkan Rupiah. Enggak boleh lagi ada statement kita pernah mengalami ini. Ini perlu ada langkah konkret," kata dia.

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menambahkan pada 2013, pemerintahan SBY punya langkah konkret dengan menggandeng dunia usaha mengatasi pelemahan Rupiah. Pemerintahan SBY menjadikan Bank Indonesia sebagai peredam pelemahan Rupiah.

"Waktu pak SBY bicara ada kebijakan. BI sama Kemenkeu berkoordinasi untuk meredam volatilitas Rupiah, termasuk salah satunya langkah moneter dan langkah fiskal. Ini kan kekhawatiran yang menurut saya harus cepat dan enggak bisa lagi ditunda-tunda," pungkas dia.

2 dari 5 halaman

Ibu rumah tangga marah harga kerap naik

Jokowi. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Harga beras dan gas 3 kilo melambung naik. Membuat ibu rumah tangga pusing karena biaya jadi makin besar.

Esi, seorang ibu rumah tangga di daerah Taman Mini, Jakarta Timur mengaku harga gas 3 kilogram naik dari Rp 19.000 ke 20.000. Baru beberapa hari sudah naik lagi menembus harga Rp 23.000.

"Pusing. Sekarang apa-apa mahal," keluh Esi.

Harga beras juga naik membuat beban makin tinggi. Beras dengan mutu lumayan baik paling murah Rp 9.500 per liter.

"Baru kali ini beras semahal ini. Biasanya beras paling mahal Rp 8.500 rupiah. Sekarang kalau mau kualitas mendingan juga Rp 9.500 harganya per liter. Udah gitu sekarang pedagang beras banyak yang oplos beras lagi kan, beras bagus dioplos sama beras subsidi pemerintah pas di masak malah pera rasanya" keluh Esi.

Dia menduga harga beras dikarenakan banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan beras langka. Esi juga menyalahkan pemerintahan Jokowi yang gagal menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

"Mana jokowi katanya presiden pilihan rakyat, pro rakyat, tapi harga mahal semua gini. Baru sekalilah harga semahal ini, dulu jaman sby termahal beras 8500," tutupnya.

3 dari 5 halaman

SBY dinilai masih lebih baik dibanding Jokowi

Jokowi. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Kegaduhan mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi-JK selama satu semeter. Mulai dari persoalan politik hingga ekonomi. Tim ekonomi Jokowi-JK menyita perhatian karena dinilai tak mampu membawa angin perubahan. Sebaliknya, kondisi ekonomi nasional terus terpuruk, pertumbuhan ekonomi konsisten melambat, Rupiah tak berdaya terhadap dolar AS, dan kebijakan-kebijakan lain yang dipandang tak sejalan dengan misi Nawa Cita Jokowi-JK.

Belum lagi persoalan internal pemerintahan. "Lebih banyak persoalan di kementerian," ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto kepada merdeka.com, Jakarta.

Secara tegas dia melihat belum ada tanda-tanda perbaikan yang dilakukan pemerintahan yang baru seumur jagung ini. Dia lantas membandingkan dengan kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY mencoba balance antara pertumbuhan di sektoral. Bagaimana mencoba membentengi korporasi dengan sektor masyarakat. Jokowi lebih banyak aksi ke korporasi," jelas dia.

4 dari 5 halaman

Indef klaim di era SBY tidak ada PHK massal

Jokowi. ©2014 Merdeka.com/Sukma Alam

Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global memaksa pemerintahan Jokowi-JK berbenah lebih cepat dan tepat. Langkah kongkret perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti tahun 1998 silam.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menyebut, untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang kongkret.

"Saya mau mengkritik kebijakan Jokowi di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Pertama, kondisi psikologis politik ekonomi perlu diperbaiki mulai dari parlemen hingga Presidennya Jokowi, ini akan merembet ke kondisi ekonomi. Problem internal lebih banyak jangan ada silang pendek," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta.

Selanjutnya menurut Didik adalah dengan mengantisipasi fluktuasi ekonomi global yang makin sering mengganggu perekonomian nasional.

"Ini tidak bisa main-main, harus tahu cuacanya, frekuensi berubah-ubah, contoh harga minyak dulu USD 100 per barel jadi USD 38 per barel. Pemerintah harus bisa mengamati dan paham fluktuasi serta anomali. Harus paham krisis ekonomi global tapi tidak menyalah-nyalahkan kondisi ekonomi global," jelas dia.

Tidak berhenti di situ, menurut Didik masalah PHK buruh juga sangat krusial saat ini. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono disebut tidak ada isu atau kabar PHK. Kini, industri merasa berat dan berniat mengurangi karyawannya.

"Zaman SBY jika dikritik pengangguran tidak naik, zaman Jokowi ada peningkatkan, jangan dibiarkan PHK, ambil langkah apa saja. Contoh di Jerman untuk selesaikan krisis ada perubahan, di mana perusahaan BUMN silakan ambil dari mulai tanah, mesin secara gratis kecuali jangan PHK. Memang di Indonesia tidak boleh diterapkan. Tetapi sekarang angka pengangguran satu kuartal 300.000 dan ini sudah terdalam," ungkapnya.

5 dari 5 halaman

Di era Jokowi, tiap 3 bulan 300.000 orang jadi pengangguran

Jokowi. ©2014 Merdeka.com

Belum genap setahun menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus dihadapkan pada gelombang ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal oleh pengusaha. Ini sebagai dampak terus melambatnya gerak roda perekonomian nasional dan semakin ambruknya nilai tukar Rupiah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini lantas membandingkan kondisi saat ini dengan era pemerintahan SBY-Boediono yang sama-sama mengalami perlambatan ekonomi. Perbedaannya terlihat dari pengangguran.

"Ketika zamannya SBY, meski pertumbuhan di bawah 5 persen tapi pengangguran tidak meningkat. Tetapi sekarang mengalami peningkatan di pemerintah Jokowi," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta.

Didik menjelaskan, dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan SBY, tingkat pengangguran justru mengalami penurunan dari 7,4 persen menjadi 5,7 persen. Namun, era Presiden Jokowi, pengangguran justru naik dari 5,7 persen menjadi hampir 6 persen.

"Ini berarti per kuartal ada 300.000 orang yang menganggur. Ini baru pengangguran yang terbuka, belum yang tertutup. Jadi pertahanan pertama dari ekonomi kita sudah jebol, yaitu pengangguran," jelas dia.

[bim]
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini