Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mendukung upaya pengelola sektor Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beberapa contoh upaya tersebut antara lain mendorong dan menyiapkan konsep rent capture atau sewa satwa khas Indonesia yang dilindungi.

Direktur Penilaian DJKN Kurniawan Nizar mengatakan, untuk konsep rent capture Indonesia bisa mencontoh China yang menyewakan hewan ke negara lain untuk memperoleh pendapatan. Hewan yang disewakan berupa panda. Indonesia sendiri memiliki satwa unik, yaitu komodo.

Nizar mengatakan, China menyewakan satwa khasnya dengan mengenakan tarif tertentu. Tarif tersebut kemudian disetorkan kepada negara dalam bentuk PNBP.

"Ada inovasi-inovasi yang sangat bagus istilahnya kalau enggak salah rent capture terutama untuk satwa seperti temen-temen tahu panda. Itu di China rupanya disewakan bisa USD 1 juta karena panda hanya lahir di China kalau disewakan negara lain harus bayar, kalau mati harus denda," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11).

Nizar melanjutkan, Indonesia memiliki beragam satwa yang bisa disewakan. Meski demikian, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak sebab banyak yang harus dipertimbangkan termasuk kesehatan satwa ketika disewakan dan dikembalikan ke Indonesia.

"Kita kan punya komodo satwa langka. Ini bisa menjadi sumber pemasukan juga. Apalagi kan ada hutan, tumbuhan itu dipakai rekreasi sekaligus kesehatan, kenapa kita enggak. Kita sebenarnya sudah ada eks tambang," jelasnya.

Pengelolaan SDA

Selama ini, kata Nizar, PNBP sebagian besar berasal dari komoditas SDA mineral dan migas (minyak dan gas). Padahal SDA ini lebih berpotensi mudah tergerus bila terus menerus dimanfaatkan tanpa ada pengelolaan yang tepat.

"SDA punya penanganan sangat khusus biar kesinambungan ekonomi clear, karena isunya kerusakan alam, lingkungan. Dengan SDA itu sendiri sebagai unsur pemasukan. Jadi konklusi sementara kalau dari DJKN kontribusi kita dalam penyusunan neraca SDA kita mendorong monitize," jelasnya.

Terkait penyajian dan pengungkapan SDA, DJKN mendukung penyusunan Neraca SDA Indonesia. Menindaklanjuti PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Badan Pusat Statistlk (BPS) telah ditunjuk sebagai Unit In Charge (UIC) dalam penyusunan neraca SDA.

Untuk neraca fisik SDA, kementerian sektoral, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Kementerian Kelautan Perikanan akan mengalirkan data ke BPS untuk penyusunan neraca fisik SDA.

Peran DJKN Kementerian Keuangan dalam penyusunan neraca SDA adalah dalam tahap membantu memonetisasi neraca fisik SDA menjadi neraca moneter SDA.

Manfaat penyusunan neraca SDA tersebut adalah untuk mengetahui nilaik ekonomis SDA, bahan perbandingan pengelolaan SDA pada negara lain (cross country study). perubahan cadangan SDA dari waktu ke waktu, serta hubungan/Interaksi antara kekayaan alam dengan pembangunan.

Data dan informasi yang tersaji dalam neraca tersebut diharapkan dapat membantu para policy maker dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang sejalan dengan asas pembangunan keberlanjutan (sustainability development).