Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria

Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria Ilustrasi sawah. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum serius menjalankan reforma agraria. Kebijakan yang diterbitkan tak berbeda ketimbang pemerintahan sebelumnya.

"Bahwa pemerintah ini sudah terjerembab menjadi rezim sebelumnya yaitu rezim tidak peduli keadilan agraria sehingga terjadi ketimpangan, ketidakadilan dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri ini," ujar Anggota Komnas Ham Dianto Bachriadi, Jakarta, Selasa (5/1).

Menurutnya, pemerintah Jokowi lebih mementingkan pengusaaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perorangan. Sementara mayoritas warga negara, khususnya petani, nelayan dan masyarakat adat tidak bertanah.

"‎Jutaan hektar tanah, perusahaan merusak lingkungan terus dibiarkan tetapi disisi lain yang juga membutuhkan lingkungan disingkirkan secara sistematik," katanya.

"Rezim pemerintah ini lebih ganas, dibanding rezim order baru sekalipun dimana rezim pemerintah ini sangat kuat mencitrakan dirinya sebagai masa kampanye pemimpin yang kerakyatan."

Belum lagi, hampir 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasikan untuk seluruh korporasi.‎ Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Jokowi dapat menyusun program agraria yang tepat sasaran, agar tidak terjadi angka ketimpangan yang semakin melebar.

"Yang diberi hanya sisa-sisa saja, 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasi korporasi perkebunan pertambangan, dan sisa-sisa yang diberikan masyarakat," katanya.

"Kalau sungguh-sungguh mau reforma agraria mulai dari angka ketimpangan pengusaan tanah, diberikan yang butuh, kalau perlu korporasi-korporasi seperti pertambangan ditutup maka kalau menganggu akses jalan."

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Mahfud Sentil Jokowi Soal Reforma Agraria | Gibran VS Cak Imin Panas Sindir Contekan

TOP NEWS: Mahfud Sentil Jokowi Soal Reforma Agraria | Gibran VS Cak Imin Panas Sindir Contekan

Mendengar jawaban Gibran, Mahfud menyentil kinerja Jokowi terkait redistribusi tanah.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tanya Mahfud Soal Konflik Agraria: Ini Bukan Main-Main, Kiamat Makin Dekat

Cak Imin Tanya Mahfud Soal Konflik Agraria: Ini Bukan Main-Main, Kiamat Makin Dekat

Menurut Cak imin, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reformasi salah satunya birokrasi yaitu kesungguhan politik juga kemauan kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk

Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil

Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil

Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.

Baca Selengkapnya