Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria
Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum serius menjalankan reforma agraria. Kebijakan yang diterbitkan tak berbeda ketimbang pemerintahan sebelumnya.
"Bahwa pemerintah ini sudah terjerembab menjadi rezim sebelumnya yaitu rezim tidak peduli keadilan agraria sehingga terjadi ketimpangan, ketidakadilan dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri ini," ujar Anggota Komnas Ham Dianto Bachriadi, Jakarta, Selasa (5/1).
Menurutnya, pemerintah Jokowi lebih mementingkan pengusaaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perorangan. Sementara mayoritas warga negara, khususnya petani, nelayan dan masyarakat adat tidak bertanah.
"Jutaan hektar tanah, perusahaan merusak lingkungan terus dibiarkan tetapi disisi lain yang juga membutuhkan lingkungan disingkirkan secara sistematik," katanya.
"Rezim pemerintah ini lebih ganas, dibanding rezim order baru sekalipun dimana rezim pemerintah ini sangat kuat mencitrakan dirinya sebagai masa kampanye pemimpin yang kerakyatan."
Belum lagi, hampir 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasikan untuk seluruh korporasi. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Jokowi dapat menyusun program agraria yang tepat sasaran, agar tidak terjadi angka ketimpangan yang semakin melebar.
"Yang diberi hanya sisa-sisa saja, 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasi korporasi perkebunan pertambangan, dan sisa-sisa yang diberikan masyarakat," katanya.
"Kalau sungguh-sungguh mau reforma agraria mulai dari angka ketimpangan pengusaan tanah, diberikan yang butuh, kalau perlu korporasi-korporasi seperti pertambangan ditutup maka kalau menganggu akses jalan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaTOP NEWS: Mahfud Sentil Jokowi Soal Reforma Agraria | Gibran VS Cak Imin Panas Sindir Contekan
Mendengar jawaban Gibran, Mahfud menyentil kinerja Jokowi terkait redistribusi tanah.
Baca SelengkapnyaCak Imin Tanya Mahfud Soal Konflik Agraria: Ini Bukan Main-Main, Kiamat Makin Dekat
Menurut Cak imin, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reformasi salah satunya birokrasi yaitu kesungguhan politik juga kemauan kepemimpinan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca Selengkapnya