Merdeka.com - Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) terus berkomitmen mendukung berbagai program yang digulirkan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang dampak pandemi covid-19. Di antaranya, restrukturisasi kredit, penyaluran bantuan sosial (bansos), penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) pekerja, Banpres Usaha Mikro (BPUM), dan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Sunarso mengatakan, seluruh kebijakan dan stimulus pemerintah termasuk bansos berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang tumbuh 7,07 persen (yoy).

"Oleh karenanya, kami berkomitmen akan terus mendukung berbagai program pemerintah agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut," kata Sunarso, dikutip Antara, Jumat (3/9).

Berbagai stimulus dan bantuan pemerintah itu meningkatkan optimisme Himbara untuk terus mencatatkan kinerja positif pada semester II-2021.

Per 31 Agustus 2021, Himbara telah menyalurkan Bantuan sosial berupa sembako tahap 1-6 mencapai 96,98 persen dan tahap 7-9 realisasinya 87,80 persen, serta realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) capai 98,22 persen.

"BUMN melalui Himbara mendukung Program Pemerintah melalui penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako dan PKH kepada sekitar 26,1 juta penerima bantuan dengan Total Nominal Rp 47,4 triliun," imbuhnya.

Untuk Program Sembako Tahap 1 sampai dengan tahap 6 mencapai 96,98 persen, sembako Tahap 7 sampai dengan tahap 9 realisasinya 87,80 persen dan PKH realisasinya 98,22 persen. Himbara juga telah mengembalikan dana bantuan baik PKH maupun Sembako dengan total dana sebesar Rp 435 miliar, dengan rincian untuk Bank BRI total pengembalian Rp 163 miliar, BNI Rp 173 miliar, Mandiri Rp 77 miliar, BTN Rp 21 miliar.

Di sisi lain terdapat kendala dalam penyaluran bansos yang dihadapi oleh Himbara, diantaranya data yang diterima dari Kemensos tidak sesuai dengan Regulasi mengenai CDD sederhana (5 field mandatory: NIK, Nama, Tempat tanggal lahir, alamat dan Nama Ibu Kandung) serta mengandung special karakter yang tidak sesuai dengan system Bank. (Cfm Pedoman Umum Sembako, Bab II Butir 2.3 & PKS Bab IV Pasal 4 Butir J).

Selanjutnya, adanya kerancuan instruksi penghentian pemanfaatan dana bansos dari Kementerian Sosial yang berdampak pada ketidakpastian pelaksanaan di Bank penyalur serta penerima bantuan. "Terakhir, terjadinya perlambatan distribusi kartu untuk penerima baru pada masa PPKM sehingga diperlukan peran serta aktif Tim Koordinasi Daerah (Dinas Sosial) dan Satgas Covid-19," ujarnya.

Sunarso menginformasikan bahwa tugas dan tanggungjawab Himbara dalam penyaluran Bansos yakni melakukan proses pembukaan rekening & cetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai Instruksi dari Kemensos dengan SLA 30 hari.

Kemudian, melakukan pelaporan progress data penyaluran dana bantuan dengan SLA 30 hari 3. Lalu, melakukan koordinasi Bersama-sama dengan Tim Tikor (Tim Koordinasi) di Tingkat 1 dan 2 dalam hal pendistribusian KKS, monitoring dan Evaluasi Penyaluran.

Serta menindaklanjuti instruksi dari Kemensos untuk melakukan Freeze/Blokir dan mengembalikan dana bantuan sosial ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com