Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI DPR Setuju Suntik Modal 11 BUMN di 2021 dan 2022, Ini Daftar Lengkapnya

Komisi XI DPR Setuju Suntik Modal 11 BUMN di 2021 dan 2022, Ini Daftar Lengkapnya gedung BUMN. wordpress.com

Merdeka.com - Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Bahasan raker meliputi tambahan PMN 2021 dan alokasi PMN 2022.

PMN akan disalurkan ke sebelas perusahaan pelat merah dan lembaga. Yakni, PT Hutama Karya (persero), PT Waskita Karya (persero), PT KAI (Persero), Badan Bank Tanah, Indonesia Investment Authority (INA), PT PLN (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Kemudian, PT Adhi Karya (Persero), Perum Perumnas, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menanyakan ke sejumlah anggota Komisi XI DPR RI, perwakilan pemerintah, serta sejumlah direksi perusahaan yang hadir soal penyuntikkan modal ini.

"Setuju ya? Kita setuju semua? Dari pemerintah setuju? Direksi BUMN setuju semua? Ada yang gak setuju?," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Rabu (15/12).

"Dengan demikian kesimpulan rapat kerja komisi XI DPR RI kita disetujui bersama maka berakhirlah rapat kerja kita dengan Menteri Keuangan," imbuhnya menutup raker.

Namun demikian, ada beberapa catatan dari kesimpulan rapat kerja, yang mencakup tiga poin.

1. Komisi XI telah melakukan pendalaman atas tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022.

2. Pemerintah agar melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai arah upaya, kebijakan, dan pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 dan 2022 (terlampir).

3. Menteri Keuangan agar segera menyampaikan roadmap dan klasterisasi BUMN yang mendapatkan penugasan misi pembangunan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat menjadi landasan dalam penentuan kebijakan PMN.

Daftar BUMN

Diketahui, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan tambahan PMN 2021 sebesar Rp9,1 triliun dan PMN 2022 sebesar Rp23,85 triliun.

Lalu, PT Waskita Karya (Persero) mendapatkan tambahan PMN 2021 sebesar Rp7,9 triliun dan PMN 2022 sebesar Rp3 triliun. Kemudian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan tambahan PMN 2021 sebesar Rp6,9 triliun.Selanjutnya, Badan Bank Tanah mendapatkan tambahan PMN 2021 sebesar Rp1 triliun. Lalu, Indonesia Investment Authority (INA) mendapatkan tambahan PMN Rp15 triliun.

Kemudian, PT PLN (Persero) mendapatkan PMN 2022 sebesar Rp5 triliun. Serta, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapatkan PMN senilai Rp2 triliun. Dan, PT Adhi Karya (Persero) mendapatkan PMN 2022 sebesar Rp1,976 triliun.Lalu, Perum Perumnas mendapatkan PMN 2022 sebesar Rp 1,568 triliun.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mendapatkan tambahan PMN 2021 dari SAL sebesar Rp3,3 triliun dan PMN 2022 sebesar Rp28,86 triliun. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mendapatkan PMN 2022 sebesar Rp1,085 triliun

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Seleksi CPNS Bakal Digelar Tiga Kali Tahun Ini, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Seleksi CPNS Bakal Digelar Tiga Kali Tahun Ini, Cek Jadwal Lengkapnya di Sini

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta masing-masing instansi untuk melakukan rincian formasi.

Baca Selengkapnya
PNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus

PNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara

4 Negara yang Paling Banyak Berminat Investasi di IKN Nusantara

Terbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.

Baca Selengkapnya
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Pulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah

Pulang Tanpa Bawa Tabungan, Begini Cara Mantan PMI Asal Serang Rintis Jualan Olahan Bandeng hingga Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah

Berbekal keyakinan kuat meski dengan modal yang minim, Midah kemudian membaca peluang untuk memulai usaha kuliner ini.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya