Merdeka.com - Beberapa hari terakhir, masyarakat dihebohkan dengan tindakan oknum yang menyalahgunakan sticker Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tertempel pada kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendesak Bank Indonesia (BI) untuk evaluasi implementasi penerbitan, penggunaan, dan pengawasan QRIS di lapangan.

“Saya kira kejadian ini patut didalami lebih lanjut dan menjadi bahan evaluasi BI secara menyeluruh terhadap penerbitan hingga penggunaan QRIS. Karena ternyata inovasi pembayaran digital ini masih punya celah untuk diselewengkan. Yang dikhawatirkan bisa menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap QRIS,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali, Jumat (14/4).

Sebelumnya, BI mengungkapkan penyalahgunaan ini dilakukan oleh pelaku yang mendaftar sebagai merchant QRIS dengan nama Restorasi Masjid. Namun ternyata merchant tersebut tidak terdaftar sebagai rumah ibadah, melainkan merchant regular. Sehingga, dana yang masuk lewat QRIS di kotak amal masjid justru mengalir ke rekening pribadi yang totalnya mencapai sekitar Rp13 juta.

“Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) selaku penyelenggara QRIS ini juga harus dievaluasi untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan maupun indikasi kelalaian dalam melakukan verifikasi. Karena seharusnya penerbitan QRIS ini dilakukan secara selektif dan ketat,” tegas Puteri.

Selain itu, Puteri juga mendorong BI untuk mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan QRIS di lapangan guna mendeteksi dan mencegah modus penipuan serupa.

“Tak hanya pengawasan di rumah ibadah, tetapi juga QRIS yang digunakan para pedagang di pasar maupun daerah wisata seperti Bali. Jadi begitu ditemukan pelanggaran, BI bisa segera menginvestigasi dan menindak tegas supaya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ungkap Puteri.

Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan BI untuk semakin aktif meningkatkan edukasi kepada masyarakat akan manfaat QRIS, hingga cara aman bertransaksi dengan QRIS.

“Kemudian, BI juga harus gencar mengajak merchant, pengurus rumah ibadah, hingga pedagang untuk mengecek secara berkala terkait keaslian QRIS yang tertempel. Apakah transaksi yang dilakukan masyarakat ditujukan pada rekening merchant yang sesuai, misalnya,” urai Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mengajak masyarakat untuk tetap hati-hati dalam melakukan transaksi dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan penyalahgunaan QRIS.