Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Subardi menilai upaya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumbar persoalan internal Pertamina sangat tidak tepat. Sebab, sebagai Komisaris Utama mestinya dia bisa melakukan perbaikan yang ada di dalam tubuh Perseroan.

Dia mengatakan, sebagai Komisaris Utama, Ahok memiliki peran pengawasan luar biasa kepada Pertamina. Bahkan, jika perlu Ahok bisa mengambil keputusan dan tindakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketika terjadi persoalan di dalam perusahaan. Sehingga bisa menemukan titik persoalan.

"Hal-hal yang memang merugikan perusahaan, mestinya Ahok bisa mampu (selesaikan), tidak usah teriak minta tolong orang lain," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/9).

Dia mengatakan, dengan diumbarnya persoalan ke eksternal seluruh masyarakat pun pada akhirnya mengetahui kinerja dari Pertamina. Harusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih dulu melakukan komunikasi di lingkungan internal Perseroan.

"Harusnya internal dulu, mengoptimalkan fungsi yang dia miliki, kewenangan yang dia miliki. Coba dirapatkan dengan sesama komisaris, komisaris kan enggak sendiri. Dia ada komut, kemudian komisaris biasa, dan sebagiannya. Rapatin lah, minta tanggapan komisaris itu yang ada. Baru kemudian ditegur, ajak rapat namanya direksi. Dari direktur dan lain-lain. Di situ lah langkah perbaikan itu yang sesuai," jelas dia

Terkait dengan pemanggilan Ahok, Politisi Partai Nasdem itu memandang sebuah langkah tepat. Sebab, salah satu pembina dari perusahaan BUMN yakni Menteri BUMN, Erick Thohir. Sehingga, wajar jika Erick Thohir melakukan pengawasan di seluruh perusahaan pelat merah.

"Jadi dia (Erick Thohir) punya hak memanggil, bukan menyalahkan, bukan menegur atau apa tapi menegur untuk minta pendapat, masukan, dan menanyakan apa yang terjadi. Nah dengan kewenangannya kemudian melakukan perbaikan ke depan. Memerintahkan kepada BUMN yang ada melakukan perbaikan," katanya.

Ahok Bongkar Masalah di Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok mengkritisi kebijakan yang diambil direksi perseroan. Menurutnya, Pertamina memiliki kebiasaan meminjam utang untuk mengakuisisi kilang minyak di luar negeri.

Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas). Dirinya juga curiga kalau keputusan itu berkaitan dengan bagi-bagi komisi antar pihak.

"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," tandas Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN, Rabu (16/9).

Selain itu, Ahok bilang, pembangunan kilang minyak saat ini tidak efisien. Menurutnya, ada beberapa investor yang serius berinvestasi kilang minyak dengan Pertamina. Namun, kilang-kilang tersebut belum juga dibangun.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal mengadakan rapat membahas hal ini. "Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama didiemin? Sudah ditawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini?" katanya.