Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR Rp100,5 Triliun di 2022
Merdeka.com - Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran tiga kementerian dan dua lembaga negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pagu anggaran Rp 100,597 triliun.
Persetujuan itu diberikan oleh 9 fraksi Komisi V saat menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait Penetapan Hasil Pembahasan Rencana Kerja dan Anggara K/L Tahun Anggaran 2022 yang terbuka secara virtual, Senin (6/9).
"Dengan diserujuinya oleh seluruh poksi, oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi V, maka kita sepakati Nota Keuangan dengan rincian program di masing-masing direktorat jenderal," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (6/9).
Lasarus merinci, dari pagi senilai Rp 100,597 triliun, Kementerian PUPR mengalokasikan sekitar Rp 641,771 miliar untuk Sekretariat Jenderal, dan Rp 101,700 miliar untuk Inspektorat Jenderal.
Lalu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Rp 39,7 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 12,5 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 41,233 triliun, Ditjen Perumahan Rp 5 triliun, dan Ditjen Bina Konstruksi Rp 600 miliar. Kemudian Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 212,833 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 400 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Rp 197,561 miliar.
Pasca mendapat persetujuan Komisi V, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, untuk diputuskan hasil akhirnya dalam rapat Paripurna DPR.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya