Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IV DPR Sebut Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian

Komisi IV DPR Sebut Indonesia Kekurangan Penyuluh Pertanian Petani. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR, Sudin menilai, jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki saat ini masih kurang. Sebab dari 75 ribu desa potensi pertanian, hanya ada 38 ribu penyuluh pertanian.

"Kenyataanya kita ini kekurangan penyuluh," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1).

Kurangnya penyuluh pertanian ini menyebabkan pengumpulan data yang dilakukan Kementerian Pertanian. Sehingga dia menilai dalam melakukan pendataan penyuluh hanya menyalin data yang sudah dibuat tahun sebelumnya.

"Akibatnya cara yang gampang ya copas (copy-paste/menyalin) saja," imbuhnya.

Dia pun menyarankan agar para pejabat Kementerian Pertanian melakukan pengecekan ke lapangan langsung. Agar tidak hanya menerima laporan berupa data tanpa mengetahui berbagai hambatan yang terjadi di berbagai tingkat pengumpulan data.

"Makanya sering ke daerah. Jadi tahu yang terjadi di kecamatan, desa dan lainnya seperti apa. Saya minta tolong Bapak cek ke lapangan," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi menambahkan, para penyuluh pertanian saat ini berbeda dengan era tahun 80-an. Luas lahan pertanian di desa tidak seragam. "Masalah penyuluh sekarang beda dengan penyuluh tahun 80-an, desa ini ada yang kecil, ada yang besar," kata Dedi.

Selain itu, status kepegawaian penyuluh pertanian tidak jauh berbeda dengan para guru honorer. Gaji penyuluh pertanian tidak besar tetapi memiliki beban pekerjaan yang tidak mudah.

"Status kepegawaiannya mereka honorer, persis guru honorer. Tetapi tanggung jawab mereka bukan hanya 1 desa 1 penyuluh, bisa jadi 1 penyuluh 3 desa, atau bahkan tidak ada sama sekali," kata dia.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pencapaian UNDP Dukung Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Sepanjang 2023

Pencapaian UNDP Dukung Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Sepanjang 2023

UNDP berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dan memperluas partisipasi dalam mencapai kemajuan di bidang energi dan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya