Merdeka.com - Ekonom Dradjad Wibowo menilai perjalanan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla lebih diwarnai oleh kegaduhan politik dan hukum. Itu membuat penguatan ekonomi menjadi terlihat terpinggirkan.

"Optimisme tinggi yang muncul saat Jokowi-JK mulai menjabat sekarang anjlok drastis. Pelaku usaha dan pasar melihat pemerintah tidak memberi prioritas pada ekonomi, justru banyak keributan politik dan hukum yang merusak keyakinan pasar," kata mantan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada merdeka.com, Jumat (3/5).

Dradjad, kini mendirikan lembaga kajian strategis dan intelejen ekonomi Dradjad Wibowo & Partners, juga menilai kinerja tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla buruk. Ini terlihat dari kegagalan mereka menjaga stabilitas rupiah dan harga-harga kebutuhan pokok sepanjang enam bulan usia kabinet kerja.

"Stabilitas fiskal terancam oleh penerimaan pajak yang baru 10 persen-13 persen target APBN Perubahan 2015," katanya. "Tim ekonomi kehilangan momentum positif dari pergantian pemerintahan. Belum lagi muncul keraguan terhadap kompetensi para menteri."

Makanya, kata Dradjad, beberapa ekonom dan pelaku usaha yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bakal anjlok menuju lima persen. Atas dasar itu, menurutnya, Jokowi harus mengembalikan fokusnya pada penguatan ekonomi.

"Baru setelah itu bicara reshuffle. Karena memang ada beberapa menteri tidak bagus leadership dan kinerjanya, baik parpol maupun non-parpol," katanya.

Sayang, dia enggan mengungkapkan siapa saja menteri yang dimaksud.

"Tidak etis saya menyebutnya. Soal ketidakkompakan, ya memang kabinet ini seperti gado-gado, rasa racikannya tidak 'nyamleng'."