Kiara Kritik Pengangkatan Wahyu Trenggono Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menyampaikan kritik dan mempertanyakan alasan pengangkatan Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP).

Sebab, pengusaha bidang IT tersebut dianggap memiliki rekam jejak buruk terkait sektor perikanan dan kelautan.

"Dia memiliki rekan jejak yang tidak baik yang berhubungan dengan isu kelautan dan perikanan. Apakah Presiden tidak memiliki orang yang lebih baik untuk dipilih mengurus KKP yang bertanggungjawab kepada jutaan nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, dan jutaan masyarakat pesisir lainnya?," ujar dia kepada Merdeka.com, Rabu (23/12).

Susan mengatakan, setidaknya dua rekam buruk yang melibatkan Menteri KP anyar ini di sektor bahari. Pertama, Sakti Wahyu Trenggono merupakan orang yang berada di balik perusahaan ekspor benih lobster, yaitu PT Agro Industri Nasional (Agrinas).

Perusahaan ini dibentuk oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan, dalam pembinaan Kementerian Pertahanan RI untuk menjalankan peran strategis mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.

Di dalam struktur perusahaan ini, Sakti Wahyu Trenggono adalah Komisaris Utama. Lalu posisi komisaris ditempati oleh Sugiono dan Sudayono yang merupakan petinggi Partai Gerindra. Adapun posisi Direktur Utama dipegang oleh Rauf Purnama yang merupakan Anggota Dewan Pakar Gerindra, dan posisi direktur dipegang oleh Dirgayuza Setiawan yang merupakan Kabid Medsos dan Informasi Publik Gerindra.

"Dengan menempatkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP, Jokowi akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo yang bermasalah dengan kebijakan ekspor benih lobster," tegas Susan.

Kedua, nama Sakti Wahyu Trenggono juga tercatat pernah menjabat Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk, yang perusahaan tambang emas yang melakukan eksploitasi kawasan gunung Tumpang Pitu (bukit tujuh) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Pertambangan ini dilakukan melalui dua anak perusahaannya, yaitu yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT. DSI) sejak tahun 2012.

"Perusahaan ini telah terbukti menghancurkan gunung Tumpang Pitu dan mencemari kawasan perairan tangkap nelayan di Pancer dan pesisir pantai Pulau Merah. Yang tak kalah parahnya adalah perusahaan ini melakukan kriminalisasi terhadap warga bernama Heri Budiawan atau yang akrab disapa Budi Pego yang divonis penjara selama empat tahun karena menolak tambang emas Tumpang Pitu," ucap Susan.

Dengan dua rekam jejak ini, lanjut Susan, seharusnya Wahyu Trenggono tidak dipilih untuk menggantikan Edhy Prabowo. "Mengganti Edhy dengan Sakti Wahyu Trenggono, sama dengan mengeluarkan KKP dari mulut buaya dan memasukkannya ke mulut harimau," ujar dia mengakhiri.

Di lain kesempatan, Menteri Trenggono menjawab tudingan yang menyeret namanya dalam kasus ekspor benih lobster. Dia memastikan sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Agro Industri Nasional, sebuah perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster.

"Tentu Wakil Menteri Pertahanan berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (PT Agro Industri Nasional). Saya sudah tidak bisa," kata Trenggono.

Adapun Agro Industri merupakan dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. Di mana Wakil Menteri Pertahanan memang akan mendapat jabatan sebagai ex-officio dalam perusahaan tersebut.

"Itu sudah dari awal saya sampaikan, itu adalah perusahaan di bawah Kementerian Pertahanan, dan wakil menteri sebagai ex-officio," sebutnya.

Wahyu Trenggono Sisir Permasalahan di KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan menyisir seluruh permasalahan di Kementerian Kelautan dalam kurun 1-2 bulan. Sakti merupakan menteri yang menggantikan Edhy Prabowo yang saat ini terjerat kasus korupsi.

"Dalam waktu yang saya kira tidak lama barangkali 1-2 bulan ke depan saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lanjutkan yang tidak baik kita hentikan," ucap Sakti dalam pernyataan resminya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikutip melalui channel Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12).

Tidak banyak pernyataan oleh Sakti saat ia resmi menjadi menteri. Yang jelas, ia menggarisbawahi untuk melakukan sejumlah terobosan terhadap kebijakan Kelautan Indonesia tanpa merusak ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang bergantung perikanan.

"Terobosan apa yang akan saya lakukan tentu sebagai lembaga atau kementerian yang menjaga laut maka memastikan keberlangsungan daripada ekosistem di kelautan ini bisa berjalan dan tidak rusak," tandasnya.

Dalam kasus benur ini, KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.