Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman menolak rencana penyaluran PMN (Penyertaan Modal Negara ) sebesar Rp 7,1 triliun yang ada dalam postur APBN-P 2013. Sebab, dalam pengajuan PMN ini Kementerian BUMN tidak membahas terlebih dahulu di Komisi VI namun anggarannya sudah masuk dalam APBN-P.

Benny menyebut kasus seperti ini dikhawatirkan berpotensi seperti kasus Hambalang dan jika terjadi penyelewengan maka Komisi VI DPR harus bertanggung jawab sebagai komisi kementerian BUMN.

"Saya ingin menegaskan bahwa Komisi VI mendukung sepenuhnya tapi ada prosedur sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan yang berlaku untuk tujuan yang baik. Hambalang itu tujuannya baik, itu kita bikin cepat untuk turnamen itu," kata Benny di saat rapat bersama Kementerian BUMN di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Benny, hampir semua fraksi komisi VI DPR menolak surat pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang ingin membahas alokasi dana PMN Rp 7 triliun tersebut. Komisi VI tidak mau bertanggung jawab atas dana tersebut jika nanti benar-benar dikucurkan sebagaimana telah tertulis dalam nota keuangan.

"Oleh karena itu sebagaimana yang kita sampaikan silakan laksanakan UU APBN-P 2013 tapi komisi VI lepas. Sikap komisi VI tegas karena itu kita tidak perlu membahas lebih lanjut," katanya.

Namun, Benny mengaku tidak akan menghalangi jika Dahlan tetap ngotot mengucurkan dana sesuai nota keuangan. Hanya saja catatannya, karena tidak pernah dibahas maka Komisi VI akan mengajukan surat ke KPK. Jika ada dugaan kasus korupsi, maka mereka tidak mau bertanggung jawab.

"Oleh sebab itu tadi saya bilang pemerintah monggo jalan, tapi komisi VI tidak bertanggung jawab. Nanti kita juga surati ke KPK, nanti kalau ada kasus korupsi, kita jangan dipanggil," katanya.

Dalam nota keuangan Kementerian BUMN akan memperoleh PMN sebesar Rp 7 triliun. BUMN yang menerima antara lain, Hutama Karya, PT Bahanan, Krakatau Steel, PT PPA, PT Geo Dipa.