Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, Hery Gunardi mengakui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia. Perbankan syariah Indonesia juga masih tertinggal meskipun di tahun 2020 lalu mencatatkan pertumbuhan secara positif.

"Walaupun tumbuh pesat akhir-akhir ini, memang seperti saya sampaikan bahwa kita agak ketinggalan (dari Malaysia)," terangnya dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan, Jumat (23/4).

Padahal, Indonesia merupakan negara yang mempunyai pasar ekonomi dan keuangan syariah lebih besar ketimbang Malaysia. Menyusul jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ada di Indonesia.

"Kemudian potensi industri halalnya sekitar Rp4.800 triliun, tapi justru yang memulai industri keuangan syariah adalah negara tetangga kita seperti Malaysia. Di sana market share perbankan syariah itu hampir 30 persen terhadap total perbankan yang ada di negara itu, sementara di Indonesia masih di bawah 7 persen," kerasnya.

Dalam pandangan dia, salah satu alasan perbankan syariah di tanah air tertinggal ketimbang Malaysia karena Indonesia terlambat memulai perbankan syariah. Sejarah mencatat, Indonesia mulai merintis perbankan syariah pada tahun 1990-an melalui Bank Muamalat. Sementara Malaysia sudah mulai membangun industri perbankan syariah sejak tahun 1960-an.

"Hadirnya Muamalat pun banyak sekali tantangannya sehingga maju-mundur, pasang-surut keuangan syariah dan perbankan syariah ini. Sehingga mengakibatkan sampai hari ini kita baru melek, bahwa kita baru sadar ingin menjadi pusat keuangan atau ekonomi syariah di dunia tapi kita startnya lama," tegasnya.

Tak Perlu Berkecil hati

Kendati demikian, dia meminta seluruh pihak untuk tidak berkecil hati atas masih tertinggalnya kinerja perbankan syariah nasional ketimbang Malaysia. Mengingat, pemerintah telah mempunyai strategi jitu untuk memajukan industri perbankan syariah di Indonesia.

Yakni, dengan merekrut SDM yang berkompeten dan berdaya saing tinggi. Di antaranya melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), hingga kolaborasi bersama ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

"Ini sebenarnya ekosistem yang bisa mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia," ujar dia menekankan.