Keuangan BUMN Karya Tertekan, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan

Jumat, 9 April 2021 21:00 Reporter : Merdeka
Keuangan BUMN Karya Tertekan, Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan Pembangunan tol BORR. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu mengingatkan pemerintah untuk ikut turun tangan menyelesaikan masalah yang menggerogoti BUMN karya. Banyak proyek yang tidak layak secara ekonomi akan selesai 2021, sehingga akan membebani perusahaan baik dari sisi operasional maupun utang.

Menurut dia, beban-beban tersebut akan muncul sekaligus. Di sisi lain, dari sisi pendapatan dari awal sudah dinyatakan tidak layak.

"Saya berani mengatakan bahwa penyelesaiannya hanya organik. Mengharapkan dari BUMN agak pesimis, tidak ada jalan lain kecuali pemerintah ikut campur menyelesaikan masalah BUMN konstruksi, karena memang penyebab kerugiannya adalah karena penugasan," jelas Said Didu dalam diskusi Narasi Institute bertajuk "Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya" pada Jumat (9/4).

Dia menilai, pemerintah membebani BUMN karya dengan penugasan pembangunan infrastruktur, yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi. Hingga akhirnya membebani kinerja perusahaan BUMN.

Jalan keluar dari masalah ini sebenarnya ada dua. Pertama, pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) atau yang kedua, menjual proyek ke pihak swasta. Opsi kedua ini dinilai sulit dilakukan.

"Saya tidak yakin ini laku karena saya paham betul biayanya, cost dari BUMN itu jauh lebih mahal daripada biasanya. Di 2011 itu pembiayaan pembangunan tol hanya Rp60 miliar per kilometer (Km), sekarang itu tol yang di luar kota sekitar Rp100 miliar per km, dan di dalam kota Rp150 -200 miliar per Km," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Hadapi Persolan Besar...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. BUMN
  3. Konstruksi
  4. Utang
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini