Ketua DPR Tagih Janji Jokowi Pisahkan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan
Merdeka.com - Ketua DPR, Bambang Soesatyo kembali menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan. Dia menyampaikan bahwa ide pemisahan ini merupakan salah satu poin dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo alias Jokowi semasa Pemilihan Presiden 2014.
"Itu janji kampanye Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan, tapi ini kita sedang dibahas di DPR," kata dia saat ditemui usai menghadiri Seminar Nasional INDEF, Jakarta, Selasa, (26/3).
Dia mengatakan bahwa pemisahan tersebut terdapat dalam dalam revisi undang-undang KUP. Di dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan DJP menjadi badan penerimaan negara.
"Karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam lebih meningkatkan penerimaan negara," ujarnya.
"Karena pertama bertanggung jawab langsung ke presiden, kemudian ada parameter-parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak," imbuhnya.
DPR, kata dia, tentu menginginkan agar aturan yang menjadi payung hukum dapat segera selesai. "Kami memiliki keinginan untuk selesaikan secepat-cepatnya mudah-mudahan Sebelum masa jabatan berakhir BPN sudah bisa terbentuk agar semua program Pak Jokowi 2014-2019 terwujud," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya